The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Bank dan Leasing Masih Tagih Kredit, DPR: Pemerintah Segera Buat Aturan Teknis
Sejumlah driver ojek online menunggu penumpang di kawasan Stasiun Palmerah, Jakarta, Selasa (28/1/2020). (INDOZONE/Arya Manggala)
News

Bank dan Leasing Masih Tagih Kredit, DPR: Pemerintah Segera Buat Aturan Teknis

Penangguhan cicilan.

Sabtu, 28 Maret 2020 13:16 WIB 28 Maret 2020, 13:16 WIB

INDOZONE.ID - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Muchamad Nabil Haroen menyatakan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan institusi terkait, harus segera menerbitkan aturan teknis dan sosialisasi terhadap jaringan bank di seluruh Indonesia, terkait dengan kebijakan penangguhan cicilan bagi nelayan, driver ojek online, sopir taksi dan sektor UMKM dalam jangka waktu satu tahun.

"Saya mendengar dan mendapat laporan, masih banyak pihak bank yang tetap menagih kredit bagi rakyat kecil yang terkena dampak Covid-19. Padahal jelas sekali Presiden Jokowi menginstruksikan untuk penangguhan satu tahun cicilan dan kelonggaran atau relaksasi kredit," ucapnya saat dikonfirmasi Indozone, Sabtu (28/3/2020).

Menurutnya, perlu disiapkan mekanisme reward dan punishment bagi bank-bank dan jasa keuangan untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait penangguhan cicilan kredit.

"Juga, instruksi yang tegas kepada pimpinan bank dan jasa keuangan untuk menaati kebijakan pemerintah, seraya memikirkan kepentingan bersama dengan menunda atau mengatur ulang skema keuangan dan profit di tengah pandemi Covid-19," jelasnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini menegaskan, harus ada langkah penyelamatan ekonomi mikro, terutama yang terkait dengan hajat hidup rakyat kecil.

"Pandemi Covid-19 ini masalah kita bersama, jangan sampai pemerintah memberi beban psikologis dan tekanan mental karena kredit atau cicilan di tengah bencana wabah," ungkapnya.

Sebelumnya, pada rapat terbatas di Istana Merdeka pada Selasa (24/03/2020) Presiden Jokowi menegaskan untuk memberi kemudahan bagi sejumlah sektor usaha dan masyarakat yang terkena dampak virus corona (Covid-19). Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan kelonggaran pada debitur perbankan.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Fauzi
Utami Evi Riyani
Mula Akmal
Fauzi

Fauzi

Editor
Mula Akmal

Mula Akmal

Reporter

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US