Anggapan pemerintah tentang aksi mahasiswa ditunggangi untuk kepentingan menggagalkan pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019 dinilai sebagai pendapat yang mencederai perjuangan mahasiswa.
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai gerakan mahasiswa yang berlangsung empat hari terakhir murni panggilan untuk mengkirtik kebijakan pemerintah.
Gerakan tersebut, sambung Hendri, jauh dari kepentingan untuk mengagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Terlebih para ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) telah menyatakan tidak ada tuntutan dari mahasiswa untuk menolak Jokowi atau turunkan Jokowi.
Menurutnya pernyataan pemerintah bahwa gelombang gerakan mahasiswa akhir-akhir ini untuk mengagalkan pelantikan Jokowi-Ma'ruf merupakan anggapan emosional.
"Pernyataan itu cara (pemerintah) melemahkan makna aksi mahasiswa, makanya dimunculkan berbagai hal termasuk dianggap aksi ini ada yang menunggangi, padahal kan enggak," ujar Hendri saat dihubungi, Jumat (27/9).
Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga menilai bahwa pernyataaan soal menggagalkan pelantikan Jokowi-Ma'ruf merupakan maklumat ketakutan dan kegagapan pemerintah dalam menghadapi kritik.
Menurut Fahri, semua tahapan telah dilewati oleh Jokowi dan Ma'ruf untuk dikukuhkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2019. Mulai dari penetapan dari KPU, Mahkamah Konstitusi hingga pengakuan dari kubu rifal, Prabowo Subianto. Jadi hal apalagi yang menghalangi pelantikan Jokowi-Ma'ruf pada 20 Oktober mendatang.
"Karena itu presiden tak perlu takut, seolah ini dikaitkan dengan ada upaya menggagalkan pelantikan presiden, ya enggaklah," ujar Fahri.
Narasi mengagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tidak sekali dilontarkan pemerintah. Sebelum Menteri Koordinator bidan Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah menyatakan adanya pihak tertentu yang tidak ingin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dilantik pada 20 Oktober.
Tuduhan itu didasari ada informasi bahwa ada yang menciptakan situasi politik dan keamanan saat ini memanas hingga pelantikan nanti.
"Ada yang mengharapkan seperti itu (menjegal pelantikan)," kata Moeldoko kepada wartawan tanpa merinci pihak yang dimaksud, Senin (23/9).
Sejurus dengan Moeldoko, Kamis kemarin, Wiranto menilai aksi mahasiswa telah diambil alih para perusuh untuk menggagalkan pelantikan anggota DPR hingga presiden dan wakil presiden terpilih.
Menurutnya kelompok perusuh ini tidak lagi murni mengoreksi kebujakan seperti aksi damai yang dilakukan mahasiswa. Mereka, kata Wiranto ingin menduduki DPR/MPR untuk melaksanakan tugasnya yakni menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
