Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mengharapkan, pembentukan Satuan Tugas harus percepat pembahasan RUU Omnibus Law antara pemerintah dengan DPR.
"Kami harapkan juga pembentukan Satgas ini dapat mengakselerasi RUU sehingga lebih cepat juga disampaikan ke DPR untuk dibahas bersama," ucapnya, Selasa (17/12) saat dihubungi.
Selain itu, Puteri juga berharap Satgas benar-benar bisa membantu pemerintah dalam merumuskan masukan berbagai stakeholders. Satgas tersebut, sambungnya, harus mampu menampung aspirasi bagi berbagai kalangan yang terlibat agar ketentuan yang diatur dalam RUU Omnibus law, sesuai dengan kebutuhan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi kedepan.
"Kami harapkan juga pembentukan Satgas ini dapat mengakselerasi RUU sehingga lebih cepat juga disampaikan ke DPR untuk dibahas bersama," katanya.
Menurutnya, Satgas Omnibus law merupakan bentuk upaya kerja kolaboratif pemerintah untuk mendapatkan berbagai prespektif terkait isu-isu, serta solusi investasi dan daya saing ekonomi yang dapat menjadi masukan untuk perumusan RUU Omnibus.
"Dengan adanya pandangan dari berbagai pihak diharapkan dapat memperkaya substansi draft rancangan agar implementasi UU tersebut diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.
Satgas Omnibus law dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 378 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk Konsultasi Publik Omnibus law.
