Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) telah mengalokasikan anggaran untuk kendaraan dinas listrik mulai tahun 2021 sebagai salah satu upaya penghematan anggaran dan bentuk dukungan konversi kendaraan dinas dari berbasis BBM menjadi energi listrik.
Hal itu disampaikan Gubernur Jabar M Ridwan Kamil seusai menghadiri Peringatan Hari Listrik Nasional tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, di Gedung Sate Bandung, Senin (2/11/2020).
"Pemprov Jabar sedang menyusun kebijakan karena sekarang produksinya sudah massal, maka mulai tahun depan di anggaran-anggaran pembelian mobil dinas itu wajib mobil listrik dan motor listrik," katanya dilansir dari Antara.
Ridwan Kamil dalam hal ini berharap jika rencana tersebut berhasil dilaksanakan pada 2021, maka Pemprov Jabar akan menjadi provinsi pertama yang mewajibkan kebijakan kendaraan dinas listrik di lingkungan pemerintahan daerah.
"Minimal kendaraan dinas dari gubernur sampai level bawah dari bentuk mobil sampai motor adalah motor listrik tersedia di pasaran," kata pria yang kerap disapa Kang Emil.
Sedangkan untuk merek mobil dinas yang akan direkomendasikan untuk kendaraan dinas Pemprov Jabar, Ridwan Kamil menyebut merek Hyundai. Menurutnya, dengan kisaran harga Rp600 juta hingga Rp700 juta, mobil listrik Hyundai cocok digunakan untuk kendaraan dinas dan pabriknya juga sudah hadir di Jawa Barat.
Ridwan Kamil mengatakan dengan menggunakan mobil dan motor listrik, biaya bahan bakar dapat ditekan hingga tersisa seperlimanya dan untuk jarak tempuh sejauh 350 kilometer, mobil listrik hanya perlu biaya Rp50 ribu.
Ia juga menilai dengan hadirnya mobil listrik itu nantinya menjadi kampanye untuk penggunaan mobil listrik sebagai upaya untuk penyelamatan lingkungan.
"Sebagian besar adalah bencana yang disebabkan kerusakan lingkungan. Kita kampanyekan sebagai konversi energi karena semakin tingginya kebencanaan itu, seperti La Nina, kebakaran hutan, itu akibat emisi gas buang yang selalu berlebih," katanya.
