Forum Satu Bangsa mengapresiasi langkah pemerintah yang mengambil risiko karena telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Hal itu disampaikan Ketua Umum Forum Satu Bangsa Hery Haryanto Azumi dalam rilisnya di Jakarta, Sabtu (10/10/2020).
Hery juga mengatakan bahwa UU Ciptaker merupakan langkah maju dalam membenahi keruwetan dan bottlenecking birokrasi Indonesia yang sekian lama tidak mampu untuk menangkap peluang perubahan geopolitik. Tak hanya itu, UU Ciptaker juga seharusnya mampu menyelesaikan geoekonomi dunia yang sebenarnya menguntungkan Indonesia.
"Setelah melalui proses yang lama, Pemerintah akhirnya dengan kompak dan yakin mengesahkan RUU Cipta Kerja atau yang dikenal sebagai Omnibus Law. Kecuali PKS dan Demokrat, semua Faksi di DPR menyepakati RUU Cipta Kerja ini,” katanya, dilansir dari Antara.
Selain itu, Hery juga menilai bahwa ada komunikasi yang tidak cukup terbuka terkait dengan RUU Cipta Kerja. Atas kurangnya komunikasi tersebut, hal itu menyebabkan mispersepsi yang cukup substantif dan meluas yang membuat banyak orang melakukan aksi unjuk rasa.
Maka dari itu, Hery mengatakan pemerintah harus memberikan upaya untuk merevisi beberapa pasal yang dinilai merugikan kalangan masyarakat yang tidak terproteksi melalui jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa setelah pengesahan UU Cipta Kerja itu, pemerintah justru harus membuktikkan bahwa pihak-pihak yang telah memberikan komitmen untuk berinvestasi segera dapat direalisasikan secara lebih cepat.
Ia meminta agar Pemerintah berani untuk melawan populisme yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan yang nyata. Bagian terbesar dari rakyat Indonesia menghendaki agar pemerintah benar-benar committed kepada perbaikan sistem yang lebih berpihak kepada rakyat.
