Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra berharap pemerintah dapat melindungi dan mengayomi kepengurusan Partai Demokrat yang sah.
Hal tersebut dikatakan Herzaky terkait hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menghasilkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum). Dimana pengurus DPP Partai Demokrat dibawah Ketum Agus Harimurti menilai Kongres tersebut adalah abal-abal.
“Pemerintah wajib melindungi dan mengayomi Partai Demokrat yang sah dan melawan tindakan Moeldoko guna menjaga iklim demokrasi Indonesia serta menegakkan keadilan,” ujar Herzaky dalam keterangannya kepada Indozone, Minggu (7/3/2021).
Herzaky menegaskan, AD/ART Partai Demokrat dan Kepengurusan Partai Demokrat 2020-2025 yang dipimpin AHY telah disahkan oleh Kemenkumham.
“Jadi, sangat tidak adil jika pemerintah masih menerima hasil KLB abal-abal yang menetapkan Moeldoko, apalagi hanya menganggap ini isu internal,” tegasnya.
BACA JUGA: Tegas! Mahfud MD Sebut Pemerintah Masih Akui AHY Sebagai Ketum Demokrat, Bukan Moeldoko
Herzaky menuturkan permasalahan partai berlambang Mercy ini berbeda dengan partai politik lainnya. Sebab, tak ada ada pembantu presiden, anggota kabinet yang bukan anggota partai politik tersebut, yang terlibat.
“Kini, dalam kasus GPK-PD (gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat) ada sosok Kepala Staf Presiden Moeldoko, yang nyata-nyata bukan anggota Partai Demokrat, dan baru dijadikan anggota ‘secara paksa’ dalam KLB dagelan itu,” urainya.
Maka dari itu, dia berharap semua pihak dapat menjaga iklim demokrasi dengan menegakkan aturan hukum yang ada. Dan fokus membantu rakyat yang sedang susah karena pandemi serta bencana.
“Itulah komitmen Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum AHY, yang saat ini sedang diganggu oleh para pelaku GPK-PD yang lekat sekali dengan oknum kekuasaan,” tukasnya.
