INDOZONE.ID - Petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Balai Kota DKI Jakarta, kantor Gubernur Anies Baswedan, untuk melakukan rapat koordinasi terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) terhadap masyarakat terdampak virus corona (Covid-19), Kamis (9/7/2020).
Wakil ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, kehadiran pihaknya dalam hal ini untuk memastikan penyaluran bansos berjalan sesuai dengan aturan.
Ia menilai, masing-masing kepala daerah memiliki program sendiri dalam menyalurkan bansos. Hal itu yang perlu diselaraskan dengan Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga tidak saling tumpang tindih.
"Tentu kami mempertanyakan, karena memang ada beberapa program-program dari masing-masing Gubernur kan itu kan beragam pelaksanaan bansos tersebut, secara nasional tentu harus memiliki perspektif yang sama bagaimana memandang masalah Covid-19 itu ke arah social sustainable," kata Ghufron usai rapat di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/7/2020).
Pada kondisi yang serba sulit ini, banyak masyarakat yang semula ekonominya baik-baik saja namun belakangan ikut terdampak. Untuk itu perspektif yang sama dalam menyalurkan program bansos amat penting agar tidak terjadi penerima ganda.
"Kalau tepat tidak tepat basisnya pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Karena memang di sana pun belum sepenuhnya sempurna. Tetapi lambat laun sudah ada perbaikan," ujarnya.
Meskipun demikian, Ghufron menyatakan penyaluran bansos telah sesuai dengan DTKS. Sehingga jika memang masih ada masyarakat yang tidak menerima bansos atau menerima bantuan secara double, hal itu bukan karena kesengajaan.
"Kecuali memang ada kesengajaan untuk digelembungkan, baru itu korup," pungkasnya.
