Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai Wali Kota Pariaman, Genius Umar sedang dilema. Sehingga Genius pun menolak SKB 3 menteri tentang atribut seragam sekolah lantaran ada Perda Syariah yang juga harus diterapkan.
"Saya melihatnya Walikota Pariaman itu dalam dilema," ujar Hetifah saat dihubungi Indozone, Kamis (18/2/2021).
Ia mengatakan, pada dasarnya sebagai Wali Kota Genius ingin patuh dan juga harus menjalankan aturan mengenai SKB 3 Menteri ini. Namun di satu sisi, ia juga harus menjalankan Peraturan Daerah (Perda) Syariah di Pariaman yang sebagaimana sudah dibuat antara Pemkot dengan DPRD.
"Sementara lagi sebagai bagian pemerintah juga harus menjalankan SKB 3 Menteri. Padahal ada isi yang berbeda dari 2 peraturan itu," tuturnya.
Hetifah melanjutkan, aturan yang ada di Perda Pemerintah Kota Pariaman mewajibkan pakaian berbusana Muslim atau Berjilbab. Peraturan tersebut berbanding terbalik dengan yang ada di SKB 3 Menteri ini.
"Sementara dalam SKB tidak boleh mewajibkan dan juga tidak boleh melarang penganut agama memilih busana sesuai ajaran yang diyakininya," tutur Hetifah.
Menyikapi permasalah dua peraturan ini, Hetifah memberikan masukan kepada Wali Kota Pariaman agar mencari jalur hukum sehingga terdapat sebuah pedoman yang kuat dan mudah diterima oleh semua pihak dalam pelaksanaanya.
Diantaranya, lanjut dia, meninjau perdanya bersama DPRD. Kemudian meminta kekhususan ke Kementrian dengan telah adanya Perda apa dimungkinkan, arrtinya amandemen SKB. Lalu meminta fatwa hukum ke MA, mana aturan yang wajib dijalankan manakala ada ketidaksinkronan.
"MA saya kira bisa menimbang antara hak otonomi daerah yang dijamin UU vis a vis dengan hak pemerintah pusat dalam urusan pengaturan keagamaan," tutup Hetifah.
