Presiden Joko Widodo menolak usulan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang meminta sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dikaji ulang karena sudah tidak relevan.
Jokowi melalui Juru Bicaranya, Fadjroel Rachman, menegaskan bakal mempertahankan sistem pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat. Presiden tidak ingin hak itu menjadi milik DPRD.
"Presiden Jokowi mengatakan pilkada propinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang merupakan cermin kedaulatan rakyat/demokrasi dan sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998," kata Fadjroel kepada wartawan, Selasa (12/11).
Walau demikian, pemerintah bakal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung yang sudah berjalan selama 20 tahun. Namun, revisi itu tidak akan mengubah sistem, yaitu kepala daerah dipilih oleh DPRD.
"Itu yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan," tutur Fadjroel.
Usulan Tito terkait revisi sistem pilkada langsung menuai pro dan kontra. Sejumlah partai politik seperti PDIP, PPP, hingga Gerindra, mendukung rencana Mendagri. Namun, ada juga pihak yang tegas menolak, yakni Golkar dan PKS.
