Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bilamana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), tak akan mempengaruhi Pemilu 2024.
Dia menekankan bahwa tidak ada korelasi antara isu amandemen untuk hadirkan PPHN dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Apalagi jika amandemen ini sudah disepakati oleh semua fraksi yang ada.
"Tidak akan ada hubungannya antara amandemen dengan pelaksanaan Pemilu di 2024 Apalagi amandemennya juga udah disepakati, jadi kami di Komisi II selama tidak ada perubahan undang-undang, yang kami persiapkan saat ini adalah pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2024," tutur Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2021).
Doli berkata selama tidak ada perubahan undang-undang maka penyelenggaraan Pemilu tidak akan berubah. Penyelenggaraan Pemilu 2024 masih mengacu berdasarkan UU eksisteing 10 Tahun 2016 dan 7 Tahun 2017.
Akan tetapi jika isu yang berkembang melebar ke persoalan tiga periode ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden baru bisa mempengaruhi Pemilu 2024. Politikus Partai Golkar ini menyampaikan sampai saat ini tidak ada arah kesana karena tak ada keputusan politik hukum.
"Tapi kalau kemudian dikembangkan-kembangkan dengan wacana 3 periode, dengan perpanjangan masa jabatan, ya sekali lagi selama itu belum jadi keputusan politik hukum tidak akan berpengaruh. Kan saya kira tidak boleh kita larang juga wacana kan tentang apa saja," urai Doli.
Selain itu Doli mengatakan saat ini Komisi II DPR sedang dalam posisi yang sedang mepersiapkan Pemilu 2024 berdasarkan undang-undang.
"Jadi saya kira posisinya sudah clear, jadi kami dalam posisi yang sedang mempersiapkan berdasarkan undang-undang yang eksisteing sekarang," tutupnya.
