Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan pertemuan dengan tujuh ketua umum dan sekretaris jenderal partai pendukung pemerintah. Lalu apa saja yang dibahas?
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate menyebut ada lima topik yang dibahas saat Jokowi bertemu dengan petinggi parpol. Mulai dari penanganan pandemi Covid-19 di tanah air yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah.
Baca Juga: PAN Ikut Diundang Jokowi ke Istana, Sekjen Nasdem: Tak Ada Pembahasan Reshuffle
"Kita tentu bersyukur bahwa melalui penanganan pandemi dan kerja bersama seluruh komponen masyarakat, capaian-capaian memberikan tanda-tanda positif dan menggembirakan, menjadi tugas kita bagaimana menjaga capaian tersebut dan terus berusaha mengakhiri," kata Johnny kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).
Dilanjutkan Johnny topik kedua adalah terkait perekonomian nasional. Menurutnya pemerintah dan koalisi pendukung mengapresiasi bahwa melalui kerja keras di suasana yang tidak menentu seperti ini, tapi di 2021 ini terlihat tanda-tanda penanganan ekonomi Indonesia telah perlahan-lahan tumbuh.
"Karena kuartal 1 kontranski 0,7 persen, kuartal 2 tumbuh 7,7 persen, harapannya pertumbuhan bisa dipertahankan di kuartal 3 dan kuartal 4. Namun tetap harus memperhatikan dampak penularan varian Delta dan kebijakan PPKM," jelas dia
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menko Info) ini menuturkan topik ketiga adalah startegi ekonomi dan bisnis negara. Ia menyebut partai koalisi pendukung kompak mendukung agar kebijakan perekonomian Indonesia bisa beranjak ke ekonomi yang berbasis produksi dan produktif.
"Sehingga mendorong menghasilkan nilai tambah yang lebih, secara khusus melalui proses-proses pengolahan di dalam negeri bisa dilakukan. Khsususnya di sketor pertambangan, pertanian dan sektor ekonomi hijau, hilirisasi dan digitalisasi," katanya.
Untuk yang keempat adalah terkait dengan ketatanegaraan yakni Otonomi Daerah (Otda) dan sistem pemerintah. Dijelaskan Johnny walaupun saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19, namun tetap dibutuhkan kecepatan dalam mengambil keputusan, kebijakan dan menjawab tantangan yang ada.
"Dibutuhkan satu evaluasi menyeluruh agar Indonesia di dalam tata kelola pemerintahan pusat, pemda, dan sistem pemerintahan secara nasional itu dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat," imbuhnya.
Kelima, sambung dia, adalah terkait ibu kota negara baru. Walaupun saat ini sedang pandemi Covid-19 tapi pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur harus tetap dibahas.
"Perpindahan ibu kota negara tidak akan berlangsung hari ini, yang pertama yang harus dilakukan kesiapan legislasi yang memadai, oleh karena itu proses politik dalam menghasilkan UU ibu kota negara yang cocok akan dilakuakn bersama-sama dengan partai koalisi," jelas dia.
Di sisi lain dia berujar setelah kepala negara menyampaikan lima poin pokok yang dibahas tersebut, lalu para tujuh ketua umum partai politik tersebut memberikan pandangannya.
"Para ketum memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi atas kinerja pemerintah yakni presiden, anggota kabinet, kinerja pemda, kinerja aparat dan masyarakat, sehingga kita bisa sejauh ini menangani Covid-19 lebih baik," tandas Johnny.
