Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi merespon baik statment Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan pemerintah tidak pernah membahas isu penundaan Pemilu 2024.
Ia pun berharap kedepannya tidak ada lagi pihak yang menyeret-nyeret nama Presiden Jokowi ikut terlibat dalam wacana penundaan pesta demokrasi tersebut.
"Itu kan sikap jelas pemerintah, dan memang sebenarnya pemerintah tidak perlu diseret-seret," ungkap Baidowi kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).
Dia menekankan yang disampaikan Mahfud sudah memberikan penekanan bahwa pihak pemerintah tak terlibat dalam wacana tunda Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Namun usulan tersebut justru datang dari partai politik yang. Sehingga jika ada yang menganggap itu adalah kemauan Presiden Jokowi maka dianggapnya adalah hal yang salah.
Baca Juga: Menko Polhukam: Pemerintah Tidak Pernah Bahas Penundaan Pemilu!
"Kalau kemudian ada yang berpikir itu kemauan Jokowi, kan tidak benar. Kan terbukti sikap dari presiden, menkopolhukam. Itu saya kira clear," tegas Baidowi.
Lebih lanjut dia mengaku tak mempermasalahkan ihwal adanya usulan penundaan Pemilu 2024. Kata Baidowi, hal tersebut hanya sekadar aspirasi ileh para ketua umum partai politik.
"Lalu aspirasi yang disampaikan ketum-ketum partai kolega kami, itu ya aspirasi, boleh-boleh saja kan namanya aspirasi. Dalam ruang demokrasi, hak berpendapat dan beda pendapat itu hal yang biasa saja," urai Baidowi.
Pemerintah bantah bahas penundaan Pemilu
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bilanana pemerintah tidak pernah membahas penundaan pemilu 2024.
"Di tubuh pemerintah sendiri sampai sekarang tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden dan wapres," ujar Mahfud dalam YouTube Kemenko Polhukam, dilihat Selasa (8/3/2022).
Begitu juga, kata Mahfud, penambahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden baik satu atau dua tahun.
"Baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun. Tidak ada di pemerintah. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan pembahasan masa jabatan tersebut," sambung Mahfud.
