Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengkritik Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk Gubernur Anies Baswedan. Menurutnya, TGUPP tidak efektif dan belum bisa mendongkrak kinerja gubernur.
"Dibentuknya TGUPP itu kan bertujuan mengakselarasi supaya program SKPD sesuai visi RPJMD. Tapi di sana juga enggak banyak yang tercapai. Kita lihat saja, berapa banyak (program yang terakselerasi)?," kata Prasetio, dikutip dari Antara, Jumat (28/5/2021).
Menurutnya, TGUPP tidak efektif dan hanya buang-buang anggaran.
"Yang ada justru jadi mudharat karena anggaran yang seharusnya produktif untuk menyejahterakan rakyat, dipakai untuk mereka," katanya.
Prasetio mempertanyakan capaian kinerja Anies di 2018 dan 2019 yang tidak maksimal, padahal dibantu 74 orang anggota TGUPP.
"Berapa banyak program yang terealisasi? Mana normalisasi, jalan enggak? Mana target rusunawa DP Rp0? Dari target rencana pembangunan, yang tercapai berapa? Ini, kan, menunjukkan bahwasanya program enggak jalan," katanya.
Prasetio berpendapat, hal tersebut terjadi karena TGUPP cenderung diisi tim sukses Anies Baswedan. Sementara, di era Jokowi dan Ahok, TGUPP diisi oleh ASN yang akan segera pensiun.
"Di zaman Pak Jokowi hingga Ahok, TGUPP umumnya diisi ASN yang akan pensiun. Mereka sebelumnya pernah jadi kadis atau asisten, jadi terbiasa dengan sistem pemerintahan dan mudah menafsirkan visi misi kepala daerah menjadi program kerja," katanya.
Di zaman Jokowi pada 2014, jumlah TGUPP hanya 7 orang dan menjadi 9 orang di era Ahok. Namun, di era Anies Baswedan di tahun 2017, anggota TGUPP melonjak menjadi 74 orang. Jumlah ini kemudian menurun menjadi 67 dan akhirnya menjadi 50 orang pada 2020.
Anggaran juga meningkat tajam. Dari yang awalnya hanya Rp1 miliar diusulkan menjadi Rp26 miliar di tahun anggaran 2020. Namun, akhirnya dipangkas DPR menjadi Rp19,8 miliar.
Di era Ahok, TGUPP digaji dengan biaya operasional gubernur, di era Anies gaji TGUPP malah dibebankan pada APBD.
