The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

BPK Ungkapkan Sisa Dana Bansos 2020 Rp1,5 T Belum Dikembalikan ke Kas Negara
Ilustrasi uang. (photo/PIxabay/EmAji/ilustrasi)
News

BPK Ungkapkan Sisa Dana Bansos 2020 Rp1,5 T Belum Dikembalikan ke Kas Negara

Selasa, 22 Juni 2021 18:45 WIB 22 Juni 2021, 18:45 WIB

INDOZONE.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan, bahwa adanya temuan mengenai realisasi bansos di tahun anggaran 2020 yang tidak terdistribusikan kepada target sasaran masyarakat, dan belum kembali ke kas negara.

Total dana bansos 2020 yang belu m kembali ke kas negara berjumlah 1,5 triliun.

BPK merincikan, pertama, terdapat sisa saldo program sebanyak Rp 821,09 miliar yang belum dikembalikan pada kas negara, yang merupakan program sembako yang tidak dimanfaatkan oleh 1.614.831 keluarga penerima manfaat (KPM).

Kedua, dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 96.483 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tak dapat didistribusikan kepada KPM sebesar Rp 91,34 miliar, namun belum disetorkan ke kas negara.

Baca juga: Polisi Selidiki Pelajar Ditembak OTK di Taman Sari Jakbar

Ketiga, ada sebanyak 959.003 KKS yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM bantuan Program Sembako. Diketahui saldo yang ada di dalam KSS tersebut belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp 519,32 miliar.

Keempat,  sisa dana bansos tunai (BST) sebesar Rp 51,71 miliar juga belum disetor ke kas negara.

Jika ditotalkan, jumlahnya hampir Rp 1,5 triliun yang belum dikembalikan ke kas negara.

Tak hanya itu saja, BPK juga membeberkan adanya data identitas penerima bansos PKH pada setiap tahap atau bulan penyaluran dengan NIK ganda sebanyak 748.505 KPM sebesar Rp 240,98 miliar.

Terdapat pula penyaluran bansos kepada KPM bermasalah sebesar Rp 273,29 miliar dan terdapat 499.290 KPM PKH yang belum memanfaatkan bantuan sosial yang diterima sebesar Rp 495,87 miliar.

Terkait hal tersebut, BPK memberikan rekomendasi kebijakan untuk Menteri Sosial agar melakukan validasi dan pemutakhiran by name by address (BNBA) secara lebih optimal sebagai dasar penetapan keputusan KPM PKH dan data bayar.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Kana
Kana

Kana

Editor
TERKAIT DENGAN INI

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US