Achmad Baidowi, sekretaris Fraksi PPP DPR RI meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar dapat membuka data terkait 198 pondok pesantren yang disebut berafiliasi dengan organisasi teroris.
"BNPT harus membuka data kepada publik nama-nama 198 ponpes yang dinilai berafiliasi dengan gerakan terorisme," ujar Baidowi kepada wartawan, Senin (31/1/2022).
Transparansi data itu dinilainya penting guna menghindari kecurigaan antar sesama pesantren. Selain itu juga untuk menghindar fitnah di masyarakat terhadap keberlangsungan pesantren.
Baca juga: Lagi, 4 Terduga Teroris Ditangkap di Lampung, Salah Satunya Pengajar Ponpes
"Padahal pesantren didah ratusan tahun mengabdi kepada masyraakat dalam rangka peningkatan kecerdasan umat, jauh sebelum Indonesia merdeka," katanya melanjutkan.
Dia khawatir malah nantinya dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan dilembaga pesantren ini karena adanya dugaan Ponpes yang terafiliasi jaringan teroris.
Lebih lanjut kata Baidowi, ketidakterbukaan data dari BNPT dapat berpotensi melahirkan justifikasi publik bahwa pesantren menjadi bibit teroris.
"Padahal, faktanya mayoritas pesantren mengajarkan Islam Rahmatan lil'alamin bukan mengajarkan terorisme," Baidowi menambahkan.
Sebelumnya BNPT mencatat sedikitnya 198 pondok pesantren terafiliasi dengan sejumlah organisasi teroris, baik dalam dan luar negeri termasuk ISIS. Hal itu disampaikan Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar dalam rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (25/1/2022).
Namun, Boy tak mengungkap lebih lanjut terkait identitas atau nama pesantren yang dimaksud.
"Kami menghimpun Ponpes yang kami duga terafiliasi dan tentunya ini juga merupakan bagian upaya-upaya dalam konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan," kata Komjen Boy.
BNPT mencatat, dari total 198 pesantren tersebut, 11 di antaranya terafiliasi dengan jaringan organisasi teroris Jamaah Ansharut Khilafah (JAK), 68 pesantren terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah (JI), dan 119 terafiliasi dengan Ansharut Daulah atau simpatisan ISIS.
