Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti ikut menyoroti terkait anggaran baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang yang mencapai Rp1,275 miliar.
Hal itu disampaikan Susi melalui cuitan di akun Twitter pribadinya dengan menyertakan informasi mengenai baju dinas anggota DPRD yang nantinya akan menggunakan salah satu bahan dari brand ternama, yakni Louis Vuitton.
"Ketika Anggota DPRD Kota Tangerang Saling Lempar Jawaban soal Anggaran Fantastis Pakaian Dinas Berbahan Louis Vuitton," tulis Susi Pudjiastuti pada cuitannya, seperti dikutip Indozone, Selasa (10/8/2021).
Perlu diketahui, Anggota DPRD Kota Tangerang menganggarkan Rp1,275 miliar untuk pembuatan pakaian 50 anggota dewan untuk tahun 2021 di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang menimpa Indonesia.
Rinciannya adalah Rp675 juta untuk pengadaan bahan dan Rp600 juta untuk ongkos jahit. Louis Vuitton menjadi salah satu yang akan menjadi bahan pakaian dinas anggota DPRD Kota Tangerang, seperti yang diungkap oleh Pokja ULP Sekretariat Dewan DPRD Kota Tangerang , Hadi Sudibjo.
"Di antaranya Louis Vuitton, ini untuk yang PDH (pakaian dinas harian)," kata Hadi, Senin (9/8/2021).
PDH tersebut akan dibuat dalam dua setel. Selain Louis Vuitton, merk kelas atas lainnya juga akan digunakan sebagai bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang.
Mulai dari Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL), masing-masing satu stel.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Tangerang Agus Sugiono mengaku tidak mengetahui perbedaan kualitas bahan pakaian di anggaran tahun ini dengan tahun lalu.
"Sejauh ini kita belum mengetahui dan melihat perbandingan dengan tahun lalu karena masih proses pembuatan," tutur Agus.
Di samping itu, kini Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo buru-buru merencanakan peninjauan ulang pengadaan pakaian dinas tersebut.
"Siang ini rencananya akan kita bahas, dihadiri pimpinan, pimpinan fraksi, sekretariat, pimpinan komisi. Kalau opsinya ada yang usul dibatalkan, atau bisa dievaluasi," ujat Gatot, Selasa (10/8/2021).
