Pengamat BUMN Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai keputusan pemerintah menggunakan APBN untuk pendanaan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bisa menjadi jaminan kepastian untuk menyelesaikan proyek tersebut sesuai target pada akhir 2022.
"Penggunaan instrumen APBN melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang menjadi solusi di tengah pandemi COVID-19 ini, agar pembangunan kereta cepat tersebut bisa selesai tepat waktu," ungkap Toto, Senin (18/10), dikutip dari Antara.
Toto menilai, proyek kereta cepat ini termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga cukup wajar apabila didanai dengan APBN. Kereta cepat Jakarta-Bandung berbeda dibandingkan dengan proyek infrastruktur lain, karena memiliki karakteristik investasi jangka panjang. Dengan kata lain, Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disalurkan kepada KAI selaku pimpinan konsorsium lebih ditujukan untuk investasi pemerintah yang akan memberikan imbal hasil.
Saat ini progres proyek kereta cepat sudah mencapai 79 persen, untuk itu perlu ada langkah penyelamatan jangka pendek dengan PMN supaya pembangunan berjalan sesuai jadwal.
Dalam perjalanannya, proyek ini mengalami berbagai kendala selain pandemi, tantangan geografis yang cukup berat di beberapa titik, masalah pembebasan lahan, hingga permasalahan pendanaan atau biaya yang membengkak dari hitungan awal.
Menurut kajian, proyek kereta cepat diharapkan dapat memberikan keuntungan terhadap masyarakat yang dapat menyerap 39.000 lapangan pekerjaan baru.
Seperti yang diketahui, pada fase pertama operasi yang ditargetkan di akhir 2022, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan menempuh trase sepanjang 142,3 kilometer.
Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan melintasi 9 kota dan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.
Stasiun keberangkatan sekaligus kedatangan kereta cepat berada di wilayah Jakarta yakni melalui Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Hub Padalarang dan berakhir di Stasiun Tegalluar.
