Tuntutan Presiden Joko Widodo yang meminta Junta Militer Myanmar untuk menghentikan pembunuhan warga sipil di Myanmar serta meminta agar para tahanan politik dilepaskan mendapat tanggapan dari masyarakat yang mengaitkan hal tersebut dengan kasus tewasnya warga sipil di KM 50 Tol Cikampek.
Salah satunya muncul dari politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik yang menuntut Presiden Jokowi untuk bertanggung jawab dalam penegakan hukum terkait peristiwa KM 50 Tol Cikampek.
Selain itu, Rachland Nashidik juga meminta agar Jokowi untuk membebaskan aktivis sosial seperti petinggi KAMI Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat serta Anton Permana.
"Saya menuntut Presiden Jokowi bertanggung jawab membawa pelaku pembunuhan warga sipil di KM 50 ke depan pengadilan dan bebaskan Syahganda, Jumhur dan Anton," tulis Rachland Nashidik di twitternya seperti dikutip Indozone pada Minggu (25/4/2021).
Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo menghadiri ASEAN Leaders Meeting (ALM) yang digelar di Sekretariat ASEAN, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (24/4/2021).
Pada kesempatan itu, dalam pidatonya, Jokowi mendesak agar pemimpin Junta Militer Myanmar, Min Aung Hlaing menghentikan penggunaan kekerasan.
Jokowi meminta militer Myanmar untuk memulai dialog yang inklusif, pembentukan special envoy ASEAN, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, dan melepaskan tahanan politik di negara tersebut.
Sejumlah pemimpin negara-negara ASEAN lainnya turut hadir pada kegiatan tersebut atas undangan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, selaku Ketua ASEAN.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyebutkan, kegiatan ALM ini merupakan respons situasi terkini di negara Myanmar yang juga merupakan negara anggota ASEAN.
Adapun agenda ALM untuk mencari solusi perdamaian di Myanmar.
