Kepala Center Of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra Talattov, mengatakan setidaknya ada dua hal yang harus menjadi perhatian pemerintah, andai skenario terburuk lockdown atau penguncian wilayah terjadi akibat wabah virus corona.
Hal pertama, yaitu pemerintah harus menjamin ketersediaan pangan, mulai dari stok hingga keterjangkauan harga pangan dan akses untuk mendapatkan pangan, khususnya bagi masyarakat golongan menengah ke bawah.
"Ketika pemerintah memutuskan kebijakan karantina wilayah, bahkan mungkin hanya dalam level kelurahan sekalipun, masyarakat tentunya secara logis akan berbondong-bondong membeli kebutuhan pokok. Jika hal ini tidak diantisipasi dengan ketersediaan pangan yang cukup, akan berdampak pada kenaikan harga pangan," ujar Abra dalam video conference INDEF bersama wartawan ekonomi makro, Selasa (24/3/2020).
Hal kedua yang harus menjadi perhatian pemerintah, yaitu pergerakan nilai tukar rupiah. Abra menilai situasi itu akan berimplikasi langsung terhadap harga pangan.
"Jadi kalau, misal nanti impor kita melonjak di tengah nilai tukar rupiah kita yang anjok, otomatis itu akan bertransmisi ke harga di tingkat konsumen," jelasnya.
Pemerintah, kata dia, juga harus bisa mengatasi panic buying di tingkat masyarakat. Abra mengapresiasi langkah pemerintah melalui Polri yang mengeluarkan edaran pembatasan pembelian kebutuhan pokok.
"Akan tetapi, tentunya aturan itu saja tidak cukup dan harus didorong lagi dalam sisi pengawasan. Apakah betul dalam prakteknya masyarakat dibatasi pembelian tadi. Faktanya, gula pasir di pasar sudah kesulitan, sedangkan di e-commerce justru dijual dengan harga yang sangat tinggi," pungkasnya.
