Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan pihaknya belum memberlakukan kebijakan ganjil genap (Gage) untuk kendaraan di Jakarta. Hal itu akan dilakukan jika diperlukan atau dibutuhkan.
Ia menjelaskan, pihaknya memang mempersiapkan aturan kebijakan Gage dengan tujuan mengantisipasi terjadinya lonjakan masyakarat yang beraktivitas di luar rumah saat Pemprov DKI tmenerapkan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.
"Jadi begini, peraturan Gubernur menyatakan bahwa dalam masa transisi ini bila ternyata angka kasus meningkat, pasien meningkat, bisa dilakukan kebijakan rem darurat. Tapi bukan berarti akan dilakukan," kata Anies di Jakarta, Senin (8/6/2020).
"Sama dengan di masa transisi ini bisa diberlakukan ganjil genap. Tapi bukan berarti itu akan dilakukan," lanjutnya.
Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, kebijakan penerapan ganjil genap akan dilakukan jika dipandang perlu terutama untuk melakukan pengendalian jumlah penduduk di luar akibat masyakarat yang keluar rumah lebih banyak daripada yang bisa dikendalikan.
Sehingga, aturan itu juga pastinya menyusul setelah dikeluarkannya keputusan gubernur (Kepgub).
"Jika ganjil genap dilakukan maka akan ada surat keputusan gubernur, selama belum ada surat keputusan gubernur maka tidak ada ganjil genap," ujarnya.
Dia menyebutkan bahwa sejak 15 Maret 2020 lalu, Pemprov DKI pun telah meniadakan kebijakan ganjil genap di beberapa jalan protokol di ibu kota. Dan hingga kini belum berubah statusnya.
"Nah, peniadaan ganjil genap itu belum berubah sampai sekarang. Jadi sampai sekarang belum ada perubahan," jelasnya.
Sebelumnya diketahui, Pemprov DKI Jakarta dikabarkan akan memberlakukan ganjil genap bagi di masa PSBB transisi. Bahkan, kebijakan ganjil genap bahkan tak hanya diberlakukan untuk mobil pribadi seperti sebelumnya, tetapi juga sepeda motor.
