Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto yakin bahwa Indonesia mampu menerapkan sumber energi dari tenaga nuklir, alias go nuclear. Karena itu, menurutnya perlu dirumuskan kebijakan mengenai energi tenaga nuklir.
"Indonesia mampu go nuclear, apalagi kalau harga listrik dari PLTN ini dapat mencapai di bawah 7 sen dolar AS, per kilowatt hour (kWh) sesuai harga BPP (biaya pokok pembangkitan) PLN," kata Mulyanto, Sabtu (20/3/2021).
Mulyanto meminta Dewan Energi Nasional (DEN) merumuskan kebijakan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) secara seksama, akurat dan antisipatif, termasuk opsi nuklir di dalamnya.
Mulyanto yakin DEN mampu mengawal rencana umum energi tersebut hingga benar-benar dapat terealisasi, karena memiliki kapasitas dan kewenangan.
"Pengalaman Indonesia mengelola reaktor riset sudah cukup lama sejak tahun 1960-an, baik pada reaktor Bandung, reaktor Yogyakarta, dan reaktor GA Siwabessy di Puspiptek Serpong," ungkapnya.
Kementerian ESDM diketahui memasukkan listrik nuklir dalam Grand Scenario Energi Nasional (GSEN) sebagai bahan untuk penyusunan RUEN, yang akan diterbitkan DEN (Dewan Energi Nasional).
Mulyanto menambahkan dari sisi SDM pun sudah lumayan memadai. Indonesia memiliki SDM yang dididik dalam program nuklir di UI, UGM dan ITB atau dalam Sekolah Tinggi Teknik Nuklir (STTN), BATAN (Badan tenaga Nuklir Nasional).
Pemanfaatan listrik nuklir ini sangat tepat untuk menggenjot sektor industri. Penggantian bahan bakarnya relatif jarang karena masa guna bahan bakar nuklir di dalam reaktor antara 3 - 6 tahun. Alhasil listrik nuklir lebih stabil sepanjang tahun.
"Skenario ini sudah diantisipasi dalam draf RUU EBT (energi baru-terbarukan), yang tengah digodok Komisi VII DPR RI. Listrik nuklir dikelompokkan dalam istilah ‘energi baru’, dan merupakan opsi transisi menuju seratus persen ‘energi terbarukan,'" tutupnya.
