United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) membentuk Pemerintahan Sementara baru di Papua Barat pada Selasa (1/12/2020). Hal itu disampaikan oleh Presiden Sementara Papua Barat, Benny Wenda dalam keterangan tertulisnya.
Benny Wenda menegaskan pihaknya tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta mulai Selasa (1/12/2020). Ia menegaskan pihaknya sudah mulai menerapkan konstitusi sendiri dan kembali ke tanah kedaulatan.
Baca juga: ULMWP Deklarasikan Papua Barat, Benny Wenda: Sudah Saatnya Indonesia Pergi dari Papua
Selain itu, Benny juga menegaskan, pihaknya menolak hukum apa pun yang terkait dengan Jakarta, dan tidak akan mematuhinya.
"Kami menolak perpanjangan Otonomi Khusus di Jakarta, bersama dengan para pemimpin gereja Protestan dan Katolik, kelompok masyarakat, dan 102 organisasi yang mendukung petisi massa menentang pembaruannya. Kami memiliki konstitusi kami sendiri, hukum kami sendiri, dan pemerintahan kami sendiri sekarang. Sudah saatnya negara Indonesia pergi," kata Benny Wenda.
Menurutnya, ini adalah jalan panjang dan satu-satunya jalan menuju kebebasan bagi Papua Barat. Pemerintahan Sementara ini dibentuk untuk mencapai referendum dan Papua Barat merdeka.
"Kita harus bersatu demi satu takdir kita, dalam satu semangat, untuk mempertahankan kedaulatan dan hak kita untuk menentukan nasib sendiri," katanya.
Lebih lanjut Benny Wenda mengatakan, pemerintahan baru ini sedang menunggu untuk memobilisasi rakyat Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan, setelah itu pihaknya akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis bagi rakyat Papua Barat.
Baca juga: Deklarasikan Republik Papua Barat, Benny Wenda Jadi Presiden Sementara
Nantinya, sambung Benny, konstitusi akan menetapkan struktur pemerintahan, termasuk pembentukan kongres, senat, dan cabang yudisial. Ia mengaku didukung oleh semua kelompok pembebasan di Papua Barat.
"Sisa kabinet akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang. Pemerintah Sementara menegaskan haknya untuk membuat Deklarasi Kemerdekaan Sepihak (UDI) pada waktu yang tepat, atas nama rakyat West Papua," kata Benny Wenda.
