Hasil kajian World Bank (Bank Dunia) menunjukkan bahwa Indonesia baru akan bisa 'pulih' atau keluar dari fase negatif sebagai akibat dari pandemi virus Corona pada 2021 mendatang dan baru akan kembali ke fase normal pada 2022 mendatang.
"Pertumbuhan PDB riil diperkirakan 0% pada tahun 2020 dan diproyeksikan akan meningkat sebesar 4,8% pada tahun 2021 untuk memulihkan pertumbuhan konsumsi swasta, dan sebesar 6,0% pada tahun 2022, karena pertumbuhan investasi yang kuat dan rendahnya basis tahun-tahun sebelumnya," demikian disampaikan Lead Economist World Bank Indonesia and Timor Leste, Frederico Gil Sander dalam paparannya hari ini, Kamis (16/7/2020).
Frederico mengatakan, jalan pemulihan ekonomi Indonesia cukup panjang, sebab hal itu sejalan dengan fakta bahwa permintaan domestik dan eksternal yang secara signifikan lebih lemah, karena penguncian terkait Covid-19 dan pembatasan perjalanan. Pertumbuhan PDB riil Indonesia merosot dari 5,0% year on year (yoy) pada kuartal keempat (Q4) tahun 2019 menjadi 3,0% pada kuartal pertama (Q1) tahun 2020.
"Ini adalah pertumbuhan kuartalan terendah sejak 2001," ungkap Frederico.
Frederico juga mengungkap fakta dari sisi produksi. Menurutnya, terdapat perlambatan berbasis luas di seluruh sektor, mulai dari sektor manufaktur, konstruksi, dan nilai tambah yang rendah terlihat hampir separuhnya dalam tingkat pertumbuhan sektoral mereka dari Q4 2019. Sebaliknya, pertumbuhan sektor layanan modern, pengetahuan-intensif, termasuk layanan digital, keuangan, pendidikan dan kesehatan dipercepat.
Adapun terkait reaksi pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Covid-19, dianggap sudah tepat. Pemerintah, kata dia, telah mengumumkan paket 4,3% dari PDB.
"Bersama dengan pendapatan yang lebih rendah, defisit fiskal diperkirakan akan melebar ke 6,3% dari PDB pada tahun 2020. Paket ini mencakup alokasi yang lebih besar untuk sektor kesehatan, peningkatan bantuan sosial yang signifikan, program kredit untuk UKM dan suntikan ekuitas untuk bank yang merestrukturisasi pinjaman UKM," tuturnya.
Menurut Frederico, tanpa langkah-langkah untuk mengurangi guncangan, pandemi akan menyebabkan kemiskinan meningkat sebesar 2,0 poin persentase. Karenanya, peningkatan substansial dalam pengeluaran bantuan sosial sebagai bagian dari paket mitigasi pemerintah adalah penting.
"Jika ditargetkan secara tepat dan sepenuhnya dicairkan dengan kebocoran minimal, paket tersebut akan secara signifikan mengurangi dampak pandemi terhadap kemiskinan," tegasnya.
Adapun karena Indonesia mempertimbangkan jalan panjang menuju pemulihan, maka hal itu akan berimbas kepada adanya kebutuhan untuk merawat yang sakit dan mengandung infeksi, sambil mengurangi dampak dari kemerosotan ekonomi dan memposisikan kembali perekonomian untuk pemulihan ekonomi yang cepat dan lengkap.
"Oleh karena itu, fokus edisi ini adalah untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan menyiapkan Indonesia untuk pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif," kata dia.
Kemudian untuk mendukung pembukaan kembali ekonomi yang aman, sebut Frederico, prioritas tetap ada pada sistem kesehatan yang kuat. Menurutnya, pembukaan kembali yang aman dan berkelanjutan membutuhkan peningkatan kapasitas dan kesiapan sistem kesehatan, termasuk perluasan pengujian dan pengawasan yang berkelanjutan.
"Jadi akan banyak bisnis yang memerlukan dukungan terus menerus untuk mengatasi krisis ekonomi. Perusahaan akan membutuhkan dukungan untuk memulai kembali secara bertahap atau memperluas produksi, sementara kondisi harus ada untuk memfasilitasi masuknya perusahaan baru; ini termasuk mengatasi kendala investasi jangka panjang," jelasnya.
Di sisi lain, kata Frederico, penganggur perlu didukung dalam pencarian kerja dan peningkatan keterampilan mereka untuk memenuhi kebutuhan majikan. Bahkan, memperbaiki kesenjangan yang baru diidentifikasi dalam cakupan perlindungan sosial Indonesia, membangun ekspansi berbasis Covid dalam sistem, dan mempercepat pengiriman perawatan kesehatan universal yang didanai secara tepat untuk semua.
