Hari Antikorupsi, KPK Ajak Warga Gelar Berbagai Aksi

- Senin, 9 Desember 2019 | 09:54 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi. (KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi. (KPK)

Setiap 9 Desember, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingati Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia. Tema peringatan Hakordia 2019 ini adalah "Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju".

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan agar peringatan Hakordia juga diselenggarakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan program dan anggaran yang telah direncanakan di wilayah/kantor masing-masing.

“Konsep dan operasional acara diserahkan kepada masing-masing dengan tetap berpegang pada prinsip sinergitas, efisiensi, akuntabilitas dan penyelenggaraan kegiatan yang bebas dari korupsi,” kata Agus.

Sementara itu, serangkaian kegiatan  peringatan Hakordia 2019 di KPK sudah dimulai sejak 6-13 Desember 2019. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, KPK mengajak segenap pemangku kepentingan membangun kesadaran dan semangat perlawanan terhadap korupsi melalui pendekatan humanis dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk masyarakat.

Berbagai rangkaian kegiatan yang digelar KPK untuk Hakordia 2019 ini mulai dari festival musik, festival film, dongeng kebangsaan, workshop, festival media digital pemerintah, diskusi, seminar, hingga temu aksi nasional penyuluh antikorupsi.

Agus melanjutkan, pencegahan korupsi merupakan upaya kolektif yang tidak dapat dilakukan KPK sendirian. Partisipasi dan pelibatan masyarakat adalah hal yang mutlak. 

“Masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui progress dan capaian upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan bersama,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih sangat jauh dari kata bersih. Dalam rilis tahun 2019, Indonesia berada pada posisi 89 dengan poin 38. Padahal Malaysia saja sudah 47 poin. Di tingkat ASEAN, paling bagus adalah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan, praktik korupsi sangat melukai perasaan kaum miskin. Korupsi menjadi penyebab utama memburuknya perekonomian suatu bangsa, dan menjadi penghalang upaya mengurangi kemiskinan dan pembangunan.

Kondisi itu, membuat PBB menyetujui perjanjian Antikorupsi pertama di dunia. Perjanjian tersebut di tandatangani di Merdia, Meksiko pada 9-11 Desember 2003.

Artikel Menarik Lainnya

Editor: Administrator

Rekomendasi

Terkini

X