Pagi hari ini, Presiden Jokowi Widodo bertemu dengan Direksi PLN untuk mendengarkan penjelasan mengenai pemadaman listrik di wilayah Jabodetabek dan sebagian besar Pulau Jawa.
Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani mencoba menjelaskan panjang lebar mengenai alasan pemadaman listrik tersebut. Alasannya karena ada gangguan di Sirkuit Ungaran. Namun, Sripeni mengakui ada kelambatan dalam proses penormalan.
"Kami akui prosesnya lambat, karena masuk ke Suralaya kembali dan harus distart kemarin. Lalu masuk pembangkit Sagunung untuk stabilkan daya dan tegangan. Posisi sudah cukup lama, jadi prediksi kami bisa pulihkan dalam 4 jam," jelasnya.
Namun, Jokowi kesal dengan penjelasan ini karena terlalu panjang. Dia mempertanyakan apakah PLN tidak melakukan antisipasi sebelumnya untuk mencegah hal seperti ini.
"Penjelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya bapak ibu semuanya ini kan orang pintar-pintar, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun tahun. Apakah tidak dihitung apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian. Sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop itu, artinya pekerjaan yang ada tidak dihitung tidak dikalkulasi dan itu betul-betul merugikan kira semuanya," tegas Jokowi.
Sripeni lalu kembali memberi penjelasan panjang mengenai penanganan teknis. "Kami memiliki ketentuan bapak, N-1 kemudian paling emergency N-1- 1. N itu adalah junlah sirkuit bapak di dalam sistem yang memasok yaitu Utara dan Selatan itu ada 2 Sirkuit di Utara dan 2 sirkuit di Selatan. Jumlahnya 4, kemudian 2 hilang secara tiba-tiba jadi menjadi N-2, kemudian satu itu sudah ada pemeliharaan artinya pemeliharaan yang dibolehkan hanya 1 line, yaitu di Selatan, ini yang tidak kami antisipasi adalah terjadinya gangguan dua sirkuit sekaligus," jelasnya.
Namun, Jokowi tak menanggapi lebih lanjut, dia hanya meminta agar PLN bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya. Dia meminta proses penormalan dilakukan dengan cara apapun agar bisa hidup kembali dan jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Saat meninggalkan kantor PLN, Jokowi menolak permintaan wawancara dari sejumlah wartawan.
