Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang memberikan pandangannya terkait pembahasan evaluasi Pilkada dari langsung menjadi dipilih DPRD yang dilakukan MPR dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Junimart berujar, bilamana pembahasan hal tersebut belum masuk di Komisi II DPR RI. Junimart menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada, mulai dari pemilihan Gubernur atau Bupati/Wali Kota tetap dilakukan secara langsung karena masih mengacu dengan aturan yang ada.
Baca Juga: Warga Gugat ke MK Minta Jabatan Anies Diperpanjang, Wagub DKI: Tunggu Pilkada 2024
"Perintah UU tetap dipilih langsung oleh rakyat. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan itu secara serius di Komisi II," kata Junimart kepada wartawan, Selasa (11/10/2022).
Maka dari itu, Politisi PDIP ini enggan berandai-andai apakah pembahasan evaluasi itu dapat disetujui atau tidak disetujui. Sebab, ia bilang saat ini, pelaksanaan Pilkada tetap berpegang pada aturan yang ada.
"Kita taat asas dan taat berpegang pada aturan yang belum diubah," tegas Junimart.
Sebelumnya, Pimpinan MPR RI melakukan pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden alias Wantimpres. Dalam pertemuan itu turut membahas sejumlah permasalahan bangsa.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet pertemuan antara pihaknya dengan Wantimpres membahas sejumlah permasalahan bangsa dan krisis global.
Baca Juga: Di P20, Ketua DPR Ajak Parlemen Dunia Bersama Atasi ‘Scary Effect’ Gejolak Ekonomi Global
“Pertemuan kami adalah intinya menyamakan persepsi tentang masalah-masalah bangsa yang ada dan kita harus siap dengan persoalan krisis global yang menyangkut pangan, energi, dan keuangan. Kita juga bicara sistem demokrasi, apa kita sepakat demokrasi pascareformasi perlu kita kaji," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2022).
Kata Bamsoet, salah satu persoalan bangsa, yaitu sistem demokrasi di Indonesia pasca-reformasi. Ia bilang, hal itu perlu dikaji kembali apakah sistem demokrasi saat ini lebih banyak manfaat atau mudarat.
“Kemudian kita juga lihat ada kecenderungan yang perlu kita waspadai. Apabila sistem demokrasi tetap kita biarkan, karena semangat kita berantas dan mengurangi korupsi apa iya kalau demokrasi hari ini mampu menekan perilaku korup yang makin meningkat,” tegas Bamsoet.
