Golkar dan PKS Sepakat Jaga Iklim Politik Tetap Kondusif Jelang Pemilu 2024

- Selasa, 7 Februari 2023 | 21:19 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (INDOZONE/Asep Bidin Rosidin)
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (INDOZONE/Asep Bidin Rosidin)

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersepakat untuk menjaga kondusifitas menjelang Pemilu 2024.

“Kami sepakat sebagai pimpinan partai politik kita punya kewajiban untuk menjaga kondusifitas kebangsaan kita agar semua elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemillu,” kata Doli dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (7/2/2023). 

Baca Juga: PKS Rayu Golkar Bergabung Lewat Pantun Putri Melayu Bawa Nampan, Dijawab Konsisten KIB

Doli menuturkan, partainya bersama PKS juga berdialog tentang penguatan partai politik. Dia menyebut, kedua partai saling menghargai posisi politik masing-masing. 

“Dengan siapa saja, tidak melihat posisi politik di dalam perjalanan, satu di dalam atau di luar pemerintahan. Bagaimana kita bicara mengenai kepentingan bangsa dan negara,” ungkapnya. 

Oleh karena itu, lanjut Doli, Golkar menghormati otoritas dan kemandirian dari masing-masing partai politik. Golkar juga siap berkompetisi di Pilpres 2024 dengan mengutamakan konteks berbangsa dan bernegara.

“Saya kira itu lah tadi pembicaraannya. Dan kita sepakat komunikasi ini akan terus berlangsung,” ujarnya. 

Solid Dukung Sistem Proporsional Terbuka

Doli Kurnia juga mengatakan bahwa Golkar dan PKS solid mendukung sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024.

“Jadi tadi kami berdiskusi untuk tetap mendorong (proporsional terbuka) meyakinkan MK (mahkamah konstitusi) hakim-hakimnya supaya mendengarkan aspirasi,” kata Doli. 

-
PKS Rayu Golkar Gabung Koalisi Perubahan Lewat Pantun . (INDOZONE/Asep Bidin Rosidin)

 

Doli meminta hakim MK memperhatikan sikap DPR yang menolak sistem proporsional tertutup. Terlebih, 8 parpol di parlemen juga telah menyatakan sikap mendukung pemilu dengan sistem proporsional terbuka.

“Inikan sudah aspirasi mayoritas di DPR sudah 8 parpol. Saya kira seluruh elemen masyakaat termasuk masyarakat sipil juga mendukung,” ujarnya. 

BacaJuga: Sudah Pegang Tiket, Demokrat Ajak Parpol yang Belum Berkoalisi Gabung ke Koalisi Perubahan

Apalagi, lanjut dia, pemerintah telah menyampaikan argumentasi di sidang MK bahwa sistem proporsional terbuka masih relevan dilaksanakan pada 2024.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X