Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo menyatakan Polri masih menggodok apa saja yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pengamanan serta kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024, salah satunya dengan membentuk Satgas Nusantara dan Operasi Mantap Brata.
"Ini masih kami godok terus, berapa kekuatan, kemudian ancaman apa saja yang dimungkinkan akan terjadi, berapa sarana prasaran yang digunakan. Ini semua masih digodok," kata Dedi di Jakarta, seperti dilansir ANTARA, Minggu (19/6/2022).
Ia menjelaskan Polri telah berkoordinasi dengan KPU RI yang menyampaikan tahapan Pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni 2022.
Dalam penahapan tersebut, lanjut Dedi, Polri telah menyiapkan operasi dengan sandi Operasi Mantap Brata yang diikuti seluruh polda di 34 provinsi.
"Semua polda nanti melaksanakan kegiatan Operasi Mantap Brata," katanya.
Dalam operasi tersebut, kata Dedi, seluruh polda jajaran mempersiapkan dan mengantisipasi segala potensi spektrum ancaman yang terjadi pada setiap tahapan pemilu.
"Karena setiap penahapan sudah kami analisis memiliki spektrum ancaman gangguan kamtibmas yang berbeda," terangnya.
BACA JUGA: Berkaca dari Dua Pemilu Terakhir, Surya Paloh Tegaskan Pemilu Bukan Ajang untuk Adu Domba
Untuk itu, mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu mengatakan pelibatan kekuatan Polri akan berbeda-beda, demikian pula sarana dan prasaran yang digunakan, jumlahnya juga berbeda.
"Polri menjamin bahwa seluruh tahapan pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan pesta demokrasi, sebagai harapan masyarakat, berlangsung dengan aman, tertib, lancar," kata Dedi.
Penegakan hukum
Terkait antisipasi polarisasi pemilu, menurut Dedi, hal itu tidak bisa dihindari, begitu pula politik identitas, berita bohong (hoaks), dan ujaran kebencian.
Polri akan melakukan penegakan hukum, tetapi Korps Bhayangkara bakal mengedepankan upaya preventif dan preemtif terlebih dahulu.
Langkah antisipasi yang dilakukan adalah membentuk Satgas Nusantara melibatkan instansi terkait dari KPU dan Bawaslu.
"Polri sudah menyiapkan Satgas Nusantara sebagai bentuk cooling system. Kemudian berkolaborasi melakukan literasi, sosialisasi, dan pengingat apabila ada masyarakat atau kelompok tertentu yang menyebarkan, memviralkan konten-konten yang bersifat polarisasi, politik identitas, hoaks, akan kami ingatkan," kata Dedi.
