Komisi III DPR RI mengkritisi usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang akan melakukan pinjaman luar negeri (PLN). Hal ini karena Komisi III menganggap pinjaman itu tidak nasionalis.
Mulanya Kepala BNPT Irjen Boy Rafli Amar melaporkan usulan pinjaman luar negeri sebeae Rp 2,328 triliun. Boy menyebut pinjaman itu disertai persyaratan rupiah murni pendamping sebesar 15 persen.
“Kami melaporkan terkait informasi terkait dengan usulan pinjaman luar negeri yang Rl 2,328 triliun, dengan persyaratan rupiah murni pendamping sebesar 15% atau Rp 349,2 miliar,” kata Boy dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2022).
Setelah itu, selaku pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menanyakan apakah pinjaman itu berasal dari bank dalam negeri, atau bukan.
“Itu yang pinjaman luar negeri, itu berupa pinjaman terkait loannya dari bank dalam negeri kan?” tanya Sahroni.
“Sementara yang sedang berproses dengan kementerian keuangan dari sumber luar,” jawab Boy.
Lantas Sahroni kemudian melarang usulan pinajaman dari luar negeri. Karena dia bilang BNPT harus nasionalis, sehingga tidak diperbolehkan meminjam uang dari luar negeri.
“Nah itu enggak boleh, Bapak harus nasionalis tidak boleh dalam faktor pinjaman luar negeri loannya dari luar negeri Pak. Karena menteri bappenas bahwa program pinjaman luar negeri itu dikelola oleh bank dalam negeri,” ucap Sahroni.
Menjawab kritikan yang disampaikan oleh Sahroni, Boy mengungkap apabila BNPT akan segera melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), agar dapat merubah sumbernya.
“Terima kasih pimpinan, segera kita komunikasikan dengan Kementerian Keuangan untuk merubah yang bersumber dari dalam negeri. Dan sebagai informasi, lembaga keuangan yang ada pun nantinya akan kami ajak untuk bicara dengan kementerian keuangan sebagai tindak lanjut,” tukas Boy.
