Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi V DPR RI yang melibatkan sejumlah pejabat terdampak banjir tertunda.
Rapat yang melibatkan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kementerian PUPR, Basarnas, dan BMKG mengenai penanganan banjir seharusnya dilaksanakan pada siang ini (26/2/2020).
Rapat tersebut ditunda karena Gubernur Anies Baswedan, Gubernur Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim tidak hadir. Hal ini pun membuat Komisi V DPR RI kecewa.
Anggota DPR RI, Didi Wahidi dari fraksi PKB menilai bahwa Anies, Ridwan Kamil dan Wahidin tak serius menangani banjir.
"Usul saya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Menteri dan pihak yang hadir, karena ini, rapat ini tapi tidak hadir pihak yang sangat penting, usul saya ditunda. Sudah dua kali ditunda rapat ini, ketiga kali kita tunda, supaya rakyat tahu mereka (para gubernur) tidak serius," kata Didi di Gedung DPR RI pada Rabu (26/2/2020).
Anggota Komisi V Boiman Harun dari fraksi PAN pun juga memberikan tanggapan senada. Menurutnya, rapat tersebut akan menjadi percuma bila tidak dihadiri ketiga gubernur itu.
"Rapat ini penting, tapi menjadi tidak penting karena tidak hadirnya orang-orang ini. Jadi menurut saya kalau orang-orang ini tidak hadir kesimpulannya ditunda saja rapat hari ini. Tidak usah panjang-panjang. Kalau dilanjutkan berlarut-larut seperti ini rugi waktu kita. Jadi ditunda rapat ini, hanya akan menjadi penting kalau hadir gubernur-gubernur ini," ungkap Boiman.
Hingga akhirnya, rapat itu ditutup oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus dari fraksi PDIP. Lasarus berharap agar ke depannya ketiga gubernur tersebut bisa hadir di rapat penting tersebut guna membahas penanganan banjir.
