Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di kawasan Munjul, Jakarta Timur.
Pemanggilan Taufik sebagai tindak lanjut pengusutan kasus dugaan korupsi yang sebelumnya menyeret nama eks Dirut BUMD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan.
Baca Juga: Firli Pastikan KPK Akan Ungkap Kasus Korupsi Lahan di Munjul Hingga ke Akar-akarnya
Terkait pemanggilan pimpinan DPRD DKI itu, Ketua DPW PSI Michael mendukung KPK mengusut tuntas dugaan korupsi yang menjerat anak buah Gubernur Anies Baswedan.
"Kami berharap tidak ada legislatif yang terlibat, tapi kami melihat faktanya selalu ada dorongan kuat untuk menghabiskan anggaran triliun rupiah. Ini sangat tidak wajar," ucapnya, Selasa (10/8/2021).
Michael menyebut, masalah pengadaan lahan bukan kali pertama terjadi di ibu kota. Pasalnya, kasus itu dilakukan oleh aktor-aktor besar di belakangnya.
Oleh sebab itu, menurutnya, diperlukan tindakan tegas dari penegak hukum untuk memberikan efek jera agar praktek korupsi pengadaan tanah tidak terulang lagi.
"Korupsi pengadaan tanah Munjul hanyalah permukaan dari bongkahan gunung es mafia tanah. Kasus ini harus jadi pintu masuk membongkar mafia tanah di Jakarta," terangnya.
Dengan pengusutan yang dilakukan oleh KPK tersebut, Michael berharap komplotan mafia tanah yang selama ini beroperasi di Jakarta bisa diberantas.
"KPK harus bisa ungkap dalang dan jejaringnya, dan penjarakan yang terlibat. Jangan puas hanya mencari pelaku kecil yang jadi kambing hitam, kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya," tandas Michael.
