Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik (KP2) yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki tugas khusus dalam memberi masukan untuk kebijakan Menteri KKP Edhy Prabowo.
Ketua KP2 Effendi Gazali menyatakan, komisi bentukan tersebut merupakan forum civil society, dimana berkumpul wakil-wakil dari semua stakeholder.
"Di KP2 ini, kami semua bekerja dengan pendekatan civil society. Jadi kami tidak menerima gaji. Tugas KP2 adalah mendengar dan mendengar masukan seluruh pemangku kepentingan," ucapnya saat dihubungi Indozone, Rabu, (22/1/2020).
KP2 juga akan banyak melakukan konsultasi publik dan menjadi pelopor untuk kerjasama riset dan pengembangan yang dibutuhkan stakeholders.
Dia mengatakan, KP2 akan segera mempelopori berbagai hatchery (tempat penetasan ikan) hasil MOU dengan berbagai negara. Nanti yang melaksanakan tentu saja stakeholders di bidang pembenihan.
"Intinya di era Menteri KKP ini, tidak ada yang menang-menang sendiri, seluruh stakeholder didengarkan melalui konsultasi publik. Lalu dilakukan pula uji publik, baru Pak Menteri membuat kebijakan sesuai visi-misi presiden. Kan sekarang tidak ada lagi visi-misi menteri," lanjut Effendi Gazali.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengangkat 22 pejabat, 13 di antaranya menempati kursi penasihat menteri. Sedangkan 9 pejabat lainnya menyandang kedudukan sebagai Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan (KP2).
Jajaran Komisi Pemangku Kepentinan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan (KP2):
- Muhammad Yusuf - Perwakilan Kementerian KKP (pembina)
- Ali Mochtar Ngabalin - Perwakilan Tenaga Ahli Utama Deputi IV Istana (pembina)
- Yugi Prayanto - Perwakilan dari Kadin (pembina)
- Effendi Gazali (ketua)
- Chalid Muhammad - Dewan Pembina Komite Nelayan Tradisional Indonesia (Waketum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan)
- Bayu Priyambodo - Pakar Kelautan (Waketum Bidang Riset dan Pengembangan)
- Agnes Marcellina Tjhin (Waketum Bidang Sinergi Dunia Usaha)
- Welnaldi (sekretaris)
- Bunga Kejora (wakil sekretaris).
