Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, berencana memanggil manajemen PD Pembangunan Sarana Jaya, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah DP Rp0.
"Komisi B akan mengadakan rapat akan hal itu, memanggil direktur Sarana Jaya. Kita akan meminta klarifikasi," kata Anggota Komisi B DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak, Selasa (10/3/2020).
Gilbert mengungkapkan, pihaknya merasa geram dengan kabar adanya dugaan korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta itu.
"Kita gerah betul," ungkapnya.
Meskipun demikian, Gilbert belum bisa memastikan dan menyampaikan kapan rencana pemanggilan manajemen PD Sarana Jaya tersebut. Sejauh ini, belum ada kesamaan pendapat soal itu.
"Belum tahu kapan, tapi segera. Karena belum ada titik temu pembicaraan antara anggota Komisi B fraksi pendukung Anies Baswedan dengan anggota Komisi B lainnya. Di internal Komisi B masih terjadi perbedaan pendapat," jelasnya.
"Kalau masih sulit untuk bisa rapat, kita akan minta pimpinan komisi B yang lain untuk lebih proaktif mengadakan rapat," tambah dia.
Selain itu, ia juga belum bisa menanggapi lebih jauh soal adanya tindak pidana korupsi di tubuh BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Karena belum mengetahui betul bagaimana kasusnya.
"Kita belum tahu jelas uraian masalahnya. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan siapa yang bermain karena ini kejadian baru. Tapi ini sangat serius," tandasnya.
Sementara itu, Humas PD Sarana Jaya, Keren Margaret Vicer, membenarkan bahwa pihaknya sudah mendapat surat pemanggilan dari Bareskrim Polri terkait dugaan itu.
"Memang betul ada surat panggilan dari Bareskrim dan sudah ada beberapa karyawan Sarana Jaya yang dipanggil karena itu," kata Keren terpisah, Selasa (10/3/2020).
Keren menjelaskan, karyawan PD Sarana Jaya yang dipanggil selalu kooperatif kepada penyidik Bareskrim Polri. Sejauh ini, proses lanjutan dugaan kasus ini masih berjalan.
"Jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan. Karena masih dalam proses. Semua kami serahkan ke pihak kepolisian," ujarnya.
Meskipun demikian, ia enggan memastikan terkait pemanggilan itu terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk pembangunan rumah DP Rp0 tersebut. Sejauh ini pemanggilan itu masih sebatas berikan keterangan.
