Sensus 2020 Secara Online Diharapkan Satukan Data Kependudukan

- Rabu, 27 November 2019 | 14:06 WIB
Perekaman data kependudukan. (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/pd).
Perekaman data kependudukan. (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/pd).

Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan Sensus Penduduk 2020, pada bulan Februari sampai Maret 2020. Sensus akan dilakukan secara online dengan mengunakan basis Nomor KTP, dan Kartu Keluarga.

Sensus Penduduk tahun 2020, merupakan sensus penduduk yang ke-7 dan mandat dari undang-undang serta rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada sensus 2020, pemerintah menargetkan bisa menghasilkan data yang kridibel dan valid, menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi) serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator pembangunan berkelanjutan.

Kepala BPS K. Suhariyanto menegaskan, sensus akan dilakukan secara mandiri melalui situs www.sensus.bps.go.id, dengan akses ke situs menggunakan smartphone, tablet, ataupun komputer.

"Bagi daerah yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi, misalnya di pedalaman, petugas BPS yang akan terjun ke lokasi mengandalkan metode tradisional," ujarnya.

Setelah melakukan sensus online, BPS lanjut ia, pada Juli 2020, bakal melakukan verifikasi ulang data, verifikasi ulang ke lapangan, dan terakhir pencacahan lapangan.

"Tujuan prosedur ini adalah untuk menambah akurasi data dengan informasi terkini,” ujarnya.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy berharap, Sensus Penduduk 2020 mampu menghasilkan data penduduk yang berkualitas dan seragam dan bisa dipergunakan untuk penyusunan perencanaan maupun pelaksanaan program terpadu pada semua pihak. 

Saat ini, lanjut Menko PMK, kondisi data penduduk di Indonesia masih sangat beragam. Misalkan, apabila didasarkan dari data BPS dan Bappenas sebesar 264,2 sedangkan jika menggunakan data dari Dukcapil Kemendagri sebesar 263, 9 juta.

Mujadjir menegaskan, perbedaan tersebut, menjadi signifikan apabila dikaitkan dengan penyediaan bahan pangan karena adanya selisih.

"Perbedaan data penduduk, menyebabkan tidak optimalnya kebijakan yang dilaksanakan," ujarnya.
 

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X