Pemerintah menargetkan pembangunan 3.000 kilometer (km) jalan baru dan 2.500 km jalan tol untuk lima tahun ke depan. Untuk sementara, pemerintah menggelar market sounding untuk mencari investor yang mau menggarap empat ruas jalan tol sepanjang 424 km.
Empat ruas jalan tol yang akan dilelang itu antara lain:
- Jalan tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo sepanjang 93,14 km dengan biaya Rp28,58 triliun.
- Jalan tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 76,36 km dengan biaya Rp17,38 triliun
- Jalan tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap sepanjang 206,65 km dengan biaya Rp57,594 triliun
- Jalan tol Makasar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata) sepanjang 48,12 km dengan biaya Rp9,41 triliun
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja mengatakan, tantangan terbesar pembangunan jalan tol adalah pembiayaan infrastruktur.
"Kemampuan APBN 2020-2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran," ujar Endra di Jakarta, Kamis (21/11).
Untuk menutupi 70 persen pendanaan non-APBN, Kementerian PUPR mendorong inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur. Inovasi itu lewat skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Keterlibatan badan usaha melalui skema KPBU merupakan bagian dari strategi besar untuk membiayai infrastruktur. Namun, dibutuhkan komitmen pendanaan APBN untuk tahapan persiapan.
Melalui skema KPBU, Pemerintah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan di antaranya dukungan Viability Gap Funding (VGF) berupa dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial suatu ruas tol.
