Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebelumnya meminta SKPD mengecek ulang rancangan anggaran 2020. Terkait hal ini, Sekda DKI mengatakan Pemprov DKI akan lembur menjalankan tugas itu.
"Perintah, arahan Pak Gubernur kemarin, untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian mana yang harus dipertahankan, dijelaskan pada Dewan dengan baik. Mana yang harus dihapus ya dihapus saja jika tidak bermanfaat langsung kepada masyarakat," kata Sekda DKI Jakarta, Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Dia mengaku bahwa para pejabat dan staf Pemprov akan bekerja keras dalam penyempurnaan rencana anggaran agar dapat dibahas dengan baik di komisi.
"Jadi dua hari ini mungkin teman-teman akan lembur, Sabtu, Minggu, kalau belum selesai saya minta untuk segera dikerjakan dengan baik. Sehingga nanti hari Senin pada saat diskusi dengan Dewan, teman-teman sudah punya bahan mana yang harus dipertahankan, supaya programnya semuanya baik dan menyentuh pada kepentingan masyarakat," ucap Saefullah.
Dalam pembahasan rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), akan ada anggaran yang dikurangi, dihapus atau ditambah.
"Di situ dikoreksi, dievaluasi, bisa memberikan masukan, bisa menghapus, bisa menambah, bisa mengurangi, menghilangkan, menambah kegiatan, ini masih boleh sepanjang KUA-PPAS ini belum menjadi kesepakatan antara legislatif dan eksekutif," kata Saefullah.
Usai disahkan, KUA-PPAS 2020 akan berubah menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Di sana, anggaran tak bisa diubah lagi alias sudah final.
"Nanti setelah ada MOU, dia akan berubah nama dari KUA-PPAS menjadi RAPBD. Di situ sudah nggak boleh lagi (diutak-atik). Kita masuk pada penelitian lebih dalamnya tentang uraian-uraian, rincian kegiatan dan komponen-komponennya," kata Saefullah.
