Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Tahun 2020 tak kunjung dipublikasikan.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan dokumen APBD masih berbentuk rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Ia juga menyatakan tidak ada hal lain yang ditutup-tutupi Pemprov DKI Jakarta.
"Aspek transparansi kami kedepankan, enggak ada yang diumpetin kok di sini. Sekarang kan belum jadi barang itu, masih KUA-PPAS, habis itu baru RAPBD, baru jadi APBD, lalu dipublikasikan," kata Saefullah di Jakarta, Kamis (24/10).
Saefullah mengakui bahwa Pemprov DKI Jakarta pernah memampang APBD di kantor-kantor kelurahan dengan tujuan agar warga mengetahui program yang akan dikerjakan di kelurahannya pada tahun itu.
"Sudah pernah. Nanti kalau dianggap itu perlu, kami tempel, enggak ada masalah. Tapi sekarang masih dibahas, nanti sudah jadi APBD, dipampang di mana juga boleh saja," kata dia.
Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Basri Baco mempertanyakan transparansi anggaran era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menurutnya, sebelum Anies menjabat, APBD yang dirancang maupun disahkan terpampang di setiap kantor kelurahan sehingga bisa dilihat oleh warga. Namun, dia mengaku tidak melihatnya lagi dalam dua tahun terakhir.
