Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari menilai banyak data yang ditutup-tutupi oleh pihak Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI.
Hal tersebut disampaikannya usai menjalani rapat antara pihaknya dengan Saraja Jaya. Eneng menyebut, banyak data yang seharusnya dipaparkan ke Komisi B, namun tidak dilampirkan dalam materinya.
“Pertama sepertinya ada yang ditutupi. Jadi enggak terang benderang. Padahal kan bisa disampaikan,” ucap Eneng di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021).
Eneng mengungkapkan, hal-hal yang tidak disampaikannya adalah aset-aset yang dimiliki DKI, masalah pembelian lahan rumah DP Rpp yang dikorupsi oleh Dirut Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan.
Baca Juga: Tolak Demokrat KLB Deliserdang, AHY Berterima Kasih ke Jokowi: Tegakkan Hukum dengan Adil
Menurutnya, data-data yang disampaikan oleh Sarana Jaya ketika rapat hanyalah sebatas soal pembelian tanah, padahal Eneng menilai ranah pekerjaan di Sarana Jaya bukan hanya sekadar masalah tanah.
“Tadi tuh yang dilaporkan hanya data pembelian tanah, keseluruhan, sementara dari anggaran PMD (Penyertaan Modal Daerah) kan enggak cuma tanah,” paparnya.
Oleh sebab itu, Eneng meragukan data yang disiapkan oleh Sarana Jaya. Padahal, menurutnya, Sarana Jaya telah diberikan tenggat waktu selama dua pekan untuk memaparkan semua data kepada Komisi B.
“Bahan materi tadi enggak mencerminkam data yang sesungguhnya. Ini data benar? Atau data yang disampaikan hanya untuk hari ini saja?” tandas Eneng.
