Anggota komis X DPR Illiza Sa’aduddin Djamal menghormati permohonan maaf dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terkait kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi oleh Kemendikbud.
Kendati demikian, Illiza tetap mengimbau bahwa polemik POP tersebut harus mengevaluasi secara total. Bahkan, ia menyarankan untuk dihentikan karena sudah ditolak oleh tiga organisasi, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
"Terkait kebijakan POP harus dievaluasi secara total, kalau perlu dihentikan, karena adanya penolakan dari tiga organisasi besar yang merupakan representasi dari ummat dan bangsa Indonesia khususnya pengiat pendidikan," ucap Illiza kepada Indozone, Rabu (29/7/2020).
Lebih lanjut, terkait dengan permintaan Nadiem untuk meminta kembali tiga organisasi tersebut kembali ke POP, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai hal itu tidak etis dilakukan.
"Menteri tidak bisa begitu saja meminta mereka datang kembali, menteri harus sadar dalam mengurus negara yang di perlukan adalah kerjasama dengan semua lapisan bukan pilih pilih sendiri," ungkapnya.
Menurut Illiza, keluarnya NU, Muhammadyah dan PGRI dari POP harus segera disikapi dengan baik oleh Nadiem, salah satunya adalah membuka dialog secara terbuka dengan pimpinan ormas-ormas tersebut.
"Menteri secara keadaban Bangsa Indonesia, yakni mengundang pimpinan Ormas tersebut dalam satu forum dialog yang Humanis dan dialogis. Terkait dengan program POP Mas Menteri baiknya menunda prosesnya sampai ada kesepakatan dengan komisi X DPR," tutup Illiza.
