The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Polemik UU ITE, Fahri Hamzah Beri Tiga Poin Usulan, 'Presiden Sudah Nantangi, Ayo Sambut'
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah (Instagram @fahrihamzah)
News

Polemik UU ITE, Fahri Hamzah Beri Tiga Poin Usulan, 'Presiden Sudah Nantangi, Ayo Sambut'

Rabu, 24 Februari 2021 00:29 WIB 24 Februari 2021, 00:29 WIB

INDOZONE.ID - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah kembali memberi usul kepada pemerintah mengenai polemik ketidakpastian hukum di Indonesia.

Terutama mengenai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Melalui akun Twitter @Fahrihamzah, Selasa (23/2/2021), mantan politikus PKS ini menyampaikan tiga usul skenario untuk mengatasi permasalahan tersebut.

"Meski masih di kampung, banyak kawan menanyakan saya tentang bagaimana melihat perubahan sikap pemerintah soal UU ITE.  Berikut ini beberapa pandangan saya. Tapi secara unum, saya menyambut baik perubahan sikap itu sebagai itikad baik," tulis Fahri.

Menurut Fahri, pemerintah bisa mengambil beberapa langkah untuk mengakhiri ketidakpastian hukum di Indonesia.

Kondisi tersebut, menurut Fahri, perlu diakhiri karena berdampak pada penurunan indeks demokrasi Indonesia.

"Pada dasarnya ada tiga skenario alternatif solusi untuk mengakhiri ketidakpastian hukum di Indonesia. Yang bisa berakibat kepada penilain jatuhnya indeks demokrasi kita seperti yang terjadi tahun ini dan tahun lalu. Tentu semua ini harus kita hadapi bersama," katanya.

Yang pertama, jelas Fahrim yakni melakukan revisi terhadap UU ITE. Meski demikian, langkah ini membutuhkan waktu yang lama.

"Pertama adalah melakukan revisi terhadap undang-undang yang bermasalah seperti UU ITE. Sehingga kemudian pasal-pasal karet direvisi. Tapi track-nya ini agak lama. Karena itu saya lebih setuju dengan skenario kedua, yaitu skenario yang lebih cepat dan kilat," kata Fahri.

Fahri pun mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu terkait UU ITE. Menurutnya, langkah ini penting.

"Skenario kedua yang cepat itu adalah presiden mengeluarkan PERPU #UUITE sehingga secara otomatis pasal bermasalah dihilangkan, DAN berlakulah secara otomatis UU Baru agar segera ada kepastian hukum bagi rakyat umumnya dan penegak hukum khususnya. Langkah darurat ini penting," tulisnya.

Fahri juga mengusulkan agar pemerintah menuntaskan pembahasan RUU KUHP karya anak bangsa. Sebelumnya, Fahri pernah menyebut KUHP saat ini sebagai produk Belanda.

"Ketiga, tentunya yang paling komprehensif adalah kita menuntaskan pembahasan dan pengesahan rancangan UU KUHP, kitab uu hukum pidana, karya anak bangsa. Agar kita memiliki satu kesatuan hukum sebagai criminal constitution atau criminal code, satu untuk seterusnya dan selamanya," kata Fahri.

Menurut Fahri, pengesahan RUU KUHP yang baru merupakan usul pamungkas dan bisa memberikan kepastian hukum yang lebih luas.

"Skenario ketiga ini pamungkas, ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih luas kepada seluruh UU lex specialis yang sering penuh mengidap ketidakpastian. ini usul saya, mudah-mudahan ini bisa dimengerti, terutama para pembuat hukum ya dalam hal ini DPR dan presiden," tulis Fahri.

Fahri juga mengapresiasi langkap Polri dalam menanggulangi polemik UU ITE. Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menerbitkan surat edaran kepada jajarannya mengenai panduan penanganan kasus ITE.

"Kita memang mengapresiasi kepolisian RI, kapolri dalam hal ini telah berinisiatif baik sekali untuk mengakhiri ketidakpastian yang terkandung dalam #UUITE . Tetapi kepolisian bukan pembuat uud, maka inisiatif presiden dan @DPR_RI sangatlah diperlukan untuk mengesakan KUHP kita," cuit Fahri.

"Pada periode yang lalu sebetulnya @DPR_RI sudah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama RUU KUHP. Menurut UU, RUU itu dapat dipercepat apabila pada priode yang lalu sebuah rancangan undang-undang telah menyelesaiakn pembahasan tingkat pertama," sambung Fahri.

Lebih lanjut, Fahri memotivasi pemerintah agar mampu menuntaskan RUU KUHP yang baru demi meningkatkan indeks demokrasi Indonesia di mata dunia.

"Jadi, Kita akan segera memiliki Kitab UU Hukum Pidana karya bangsa sendiri untuk mengakhiri ketidakpastian yg berakibat pada jatuhnya indeks demokrasi kita di mata dunia. Selamat bekerja 
@DPR_RI dan pemerintah. Presiden sudah nantangin, ayo sambut segera! Sekian. Tks," pungkas Fahri.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Nanda Fahriza Batubara
TERKAIT DENGAN INI
JOIN US
JOIN US