Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto membantah tudingan dari salah satu lembaga asing yang menyebut data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis BPS tidak akurat.
Pernyataan Suhariyanto itu membantah pernyataan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga riset asal Amerika Serikat (AS) bernama Capital Economics. Lembaga itu sebelumnya menuding bahwa data PDB Indonesia secara mencurigakan tumbuh stabil pada kisaran 5 persen selama lima tahun terakhir.
Karenanya, tidak mengejutkan kalau Indonesia kembali tumbuh di kisaran yang sama sepanjang triwulan III tahun ini.
"Saya agak susah menelusurinya sebab rilisnya hanya satu lembar dan tidak ada metodologi. Boleh saja tulis berita, tapi perlu dicek kedalamannya. Ini yang viral mematahkan banyak ekonom. Menariknya itu hanya ditulis oleh satu ekonom," ujar Suhariyanto di Jakarta, Kamis (7/11).
Suhariyanto justru heran dengan tudingan Capital Economics tersebut, pasalnya, hampir semua ekonom setuju dengan data yang dirilis BPS.
"Ada 3 ekonom yang memprediksi PDB kita sesuai (dengan perhitungan BPS). Proyeksi para ekonom untuk pertumbuhan triwulan III akan lebih lambat dari mayoritas ekonom," tuturnya.
Menurut Suhariyanto, dalam menghitung pertumbuhan ekonomi BPS selalu mengacu pada manual perhitungan dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bahkan dalam melakukan perhitungan, BPS juga diawasi oleh forum masyarakat statistik.
Bahkan, lanjut Suhariyanto, perhitungan PDB yang dirilis BPS juga dimonitor oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Menurutnya, setiap tahun tim IMF selalu datang untuk meninjau langsung perhitungan yang dilakukan oleh BPS.
"Dan selama lima tahun berturut-turut, kami dapat statetment bahwa data PDB akurat. Sekarang betul nggak bahwa kita stabil? Nggak juga, dari 5,17 persen ke 5,02 persen kan turunnya tajam," jelasnya.
Ia menambahkan, perhitungan PDB terkait pertumbuhan ekonomi saat ini sudah sangat valid. Sebabnya, dalam menghitung PDB, BPS mengikuti semua manual yang mesti dihitung mulai dari konsumsi, inflasi, investasi hingga ekspor dan impor.
Selain itu, data-data yang digunakan oleh BPS sebagian besar merupakan data realisasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah langsung. Misalnya, data terkait konsumsi atau belanja pemerintah, yang didapat langsung dari Menteri Keuangan.
"Namun demikian, dengan adanya tudingan Capital Economics itu akan tetap kita jadi kan evaluasi agar kedepan akan lebih baik," pungkasnya. (SN)
