Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali melakukan tindakan kekerasan penyerangan di Kabupaten Nduga, Papua, yang mengakibatkan 10 warga tewas dan 2 orang mengalami luka-luka. Pemerintah pun diharapkan dapat melindungi masyarakat Papua di wilayah konflik.
Mengenai hal tersebut, Ketua MPR for Papua Yorrys Raweyai menyatakan bahwa aksi KKB Pimpinan Egianus Kogoya ini sudah sangat meresahkan dan mengancam keutuhan NKRI. Ia meminta pemerintah melalui aparat yang berwenang secara serius dan konsisten memberantas KKB hingga ke akar-akarnya.
“Pemerintah melalui aparat yang berwenang harus mengambil langkah-langkah terukur dan terencana yang mampu mengembalikan kepercayaan publik Papua dan menjamin tatanan kehidupan yang aman dan kondusif dalam merespons teror demi teror yang dilakukan oleh KKB,” kata Yorrys di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2022).
Baca Juga: Dua Oknum TNI Terlibat Jual Beli Peluru ke KKB Nduga, Asal Usul Uangnya Kini Mulai Diusut
Dia menduga kuat, aksi-aksi KKB akhir-akhir ini terfokus pada wilayah-wilayah konflik di Papua yang tidak hanya menyasar Orang Asli Papua (OAP), tapi juga masyarakat umum.
“Ada kesan, KKB sedang melancarkan teror dengan menyasar para penduduk yang bukan hanya OAP, tapi juga masyarakat umum, termasuk masyarakat pendatang yang sedang bermukim dan mencari nafkah di Papua”, tuturnya.
Bahkan, Yorrys menduga KKB sedang memecah-belah kehidupan masyarakat yang berangsur harmonis di Papua. Sebab kejadian Nduga ini bukan pertama kali. Belum lagi aksi-aksi sporadis lainnya.
“Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat Papua dalam membangun Papua melalui Otusus Jilid II, Egianus Kogoya dan Anggotanya, memperkeruh tatanan baru yang hendak dibangun bersama-sama,” ungkap Yorrys.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno berpandangan masalah Papua harus diselesaikan secara komprehensif, bukan hanya dengan pendekatan angkat senjata.
“Hal ini perlu, usaha-usaha pemerintah melakukan bukan hanya pendekatan ekonomi tetapi kultural hingga agama. Ini perlu kita dukung agar pemerataan pembangunan akses pendidikan terus berjalan. Sehingga ada masyarakat Papua yang ready ke dunia ternaga kerja dan ini harus dilakukan secara berkesinambungan,” ungkap Dave.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani berpendapat, masalah di Papua harus dilakukan lewat pendekatan hukum bukan semata-mata militer. Sebab, menurut Arsul Papua dengan segala kompleksitas sosial demografinya harus mengedepankan pendekatan penanganan konflik sistematis.
“Harus diakui menyelesaikan Papua jauh lebih rumit ketimbang Aceh bahkan Timor-timor. Pendekatannya hukum bukan militer,” tutup Arsul.
