Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menanggapi terkait klaim Pemprov DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa perluasan daratan yang diizinkan oleh Gubernur Anies Baswesan tidak sama dengan reklamasi.
Diketahui, perluasan daratan yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diteken oleh Anies.
"Iya, iya, soal istilah. Kalau namanya memperluas daratan, apa yang terjadi? Dari laut kita jadikan daratan, kan reklamasi," ucap Gembong saat dihubungi, Jumat (23/9/2022).
Baca Juga: Anies Bolehkan Perluasan Daratan, Tapi Diklaim Beda dengan Reklamasi Era Ahok
Maka dari itu, Gembong pun menilai Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta Heru Hermawanto yang menyebut hal tersebut bukan sebuah reklamasi hanya mengikuti kemauan Anies.
"Jadi ya akhirnya kan Dinas Citata mengikuti bosnya. Jadi ya kita berdebat soal istilah, sama saja ketika bicara pulau sama pantai, kan kalau saya ini orang bodoh dari kampung, kan namanya pulau terpisah dengan daratan yang terpisah, ada pemisah," paparnya.
"Itu namanya pulau. Kalau pantai itukan menyatunya daratan dengan air kan. Pemahaman kita kan seperti itu, tapi Anies kan pulau dibilang pantai, karena kalau pulau ciptaan tuhan," tandas Gembong.
Baca Juga: Anies Pasang Target, Jalur Sepeda di Jakarta Dibangun Sepanjang 535,68 Km pada 2026
Sebelumnya, Heru sempat menjelaskan bahwa, perluasan daratan yang dimaksud pada Pergub Anies yang baru tersebut bukan berarti reklamasi yang menambah luasan tanah dengan membuat daratan baru.
"Pemanfaatan (perluasan daratan) tidak berarti harus menguruk. Kalau reklamasi itu menutup daratannya, airnya dikasih daratan. Kalau ini tidak. Jadi, pemanfaatan," terang Heru kepada awak media, Kamis (22/9/2022).
