Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua untuk memperjuangkan kemerdekaan dengan cara merebut hak kemerdekaan milik orang lain tidak bijak.
Hal tersebut disampaikan-nya merespons penyanderaan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mehrtens yang dilakukan oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya.
"Sebagai (pendapat) pribadi memperjuangkan kemerdekaan dengan mengambil kemerdekaan orang itu bukan cara yang bijak tentunya," kata Susi saat konferensi pers di Jakarta Timur, Rabu (1/3/2023).
Susi pun mengaku tak habis pikir dengan tindakan yang dilakukan oleh KKB di Papua, sehingga imbas-nya turut menimpa masyarakat Papua secara keseluruhan.
Baca juga: KKB Minta Senjata agar Pilot Susi Air Dibebaskan, TNI-Polri Gak Mau Kasih
"Untuk saya pribadi apa yang terjadi ini adalah hal yang sangat-sangat tidak kita harapkan, dan kita tak habis pikir," ujarnya dilaporkan Antara.
Hal tersebut, kata dia, karena mobilitas masyarakat di Papua kini menjadi sulit, sebab operasional penerbangan pesawat Susi Air yang kerap menjadi andalan transportasi di wilayah pegunungan itu terganggu.
"Kehadiran Susi Air sangat signifikan di Papua dan saat ini dengan kejadian ini tentu mengagetkan kami, menyedihkan, kami juga tidak habis pikir," ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa Susi Air telah melayani penerbangan di Papua sejak 2006 lalu dengan rata-rata 60-100 penerbangan setiap harinya melalui pesawat jenis caravan dan pilatus porter.
"Dari satu pesawat, dua pesawat, sampai 22 pesawat terbang di Papua," imbuhnya.
Susi mengatakan sejak tahun 2012, Susi Air mendapat kontrak perintis dari pemerintah dengan subsidi untuk melayani rute perintis di wilayah Papua karena maskapai pesawat yang ada sebelumnya tidak lagi beroperasi.
Baca juga: Ini Kondisi Pesawat Susi Air yang Dibakar KKB di Papua: Tinggal Kerangka!
"Rute perintis itu adalah rute yang ditentukan oleh pemerintah untuk diterbangi dan 65 persen disubsidi pemerintah, jadi tiket-nya tiket murah Rp250 ribu saja kita jual sebagian dibayar pemerintah kepada kami," ungkapnya.
Selain mobilitas yang terganggu, Susi menyebut masyarakat Papua juga kehilangan pemenuhan hak-hak kebutuhan dasarnya, karena distribusi logistik menjadi terkendala akibat terganggunya operasional penerbangan pesawat Susi Air.
