Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, melanjutkan kebijakan larangan investasi AS di perusahaan-perusahaan yang diduga dikendalikan militer China. Biden bahkan memperluas kebijakan era Donald Trump, karena ancaman China yang semakin nyata.
Dalam suratnya kepada Ketua Parlemen Nancy Pelosi, Biden mengatakan China semakin mengeksploitasi modal AS untuk meningkatkan kekuatan militer mereka. Dengan dana yang didapat dari investasi AS, China mampu melakukan pengembangan dan modernisasi militer, intelijen, dan aparat keamanan lainnya.
"Ini memungkinkan China untuk secara langsung mengancam AS dan pasukan AS di luar negeri," kata Biden dalam surat yang dikutip Reuters, Rabu (10/11/2021).
Larangan investasi AS di perusahaan China awalnya dirancang untuk mencegah perusahaan AS membeli saham perusahaan Negeri Tirai Bambu. Departemen AS mengeluarkan rekomendasi perusahaan terlarang, karena diduga merupakan perpanjangan tangan militer China.
Pada Juni lalu, Biden memperluas kebijakan tersebut dengan menambah daftar blacklist perusahaan China yang bergerak di sektor teknologi pertahanan atau pengawasan. Kriteria entitas perusahaan dalam daftar hitam itu berubah dari era Trump, yang hanya menargetkan perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan militer China.
Produsen ponsel Xiaomi sempat masuk blacklist Biden. Namun mereka mengajukan gugatan karena merasa tak terkait dengan militer China, hingga akhirnya dihapus dalam daftar hitam tersebut.
Pada Oktober lalu, Intelijen AS melaporkan bahaya atas dugaan China mengumpulkan data genetik dari seluruh dunia guna mendorong perkembangan teknologinya. Pusat Kontra Intelijen dan Keamanan Nasional (NCSC) AS, menyebut kerja sama investasi atau tawaran keahlian dari China akan menimbulkan situasi bahaya bagi AS.
