Pada Sabtu (24/4), saat ASEAN Leaders' Meeting (ALM), Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa kekerasan di Myanmar harus dihentikan dan demokrasi di negara tersebut juga harus segera dikembalikan.
"Perkembangan situasi di Myanmar sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung. Kekerasan harus dihentikan, demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan," kata Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu dikutip dari ANTARA.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Baca juga: DPR Kecam Kepala Daerah yang Tidak Dukung Kebijakan Larangan Mudik Lebaran
ALM sendiri dihadiri oleh 10 orang pemimpin dan perwakilan negara-negara anggota ASEAN, termasuk Ketua ASEAN saat ini yang juga Kepala Negara Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah serta Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi.
"Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas," kata Presiden menegaskan.
Presiden Jokowi menyebutkan ada tiga hal yang diminta Indonesia kepada pemimpin militer Myanmar.
"Dalam pertemuan ini saya juga menyampaikan pentingnya pemimpin militer Myanmar untuk memberikan komitmen, yaitu permintaan komitmen pertama adalah penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar," ungkap Presiden.
Pada saat yang sama semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan.
"Permintaan komitmen kedua, proses dialog yang inklusif harus dimulai, tahanan politik harus segera dilepaskan," kata Jokowi.
Presiden Jokowi memandang perlu pembentukan Special Envoy ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar.
"Permintaan komitmen ketiga adalah pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinasi Sekjen ASEAN bersama AHA Center (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management)," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi, berkomitmen untuk mengawal terus ketiga permintaan komitmen tersebut agar krisis di Myanmar dapat diatasi.
