Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mendapat saran soal kriteria memilih menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari para pekerja PT. Pertamina (Persero).
Para pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) itu, meminta Jokowi memilih menteri ESDM dan BUMN yang punya visi nasionalisme. Harapannya agar target besar kedaulatan energi tercapai di Indonesia.
"Serta yang tidak kalah penting memiliki komitmen menjalankan amanah UUD 1945 secara utuh, murni dan konsekuen," kata Presiden FSPPB, Arie Gumilar, kepada Indozone, di Jakarta, Rabu (9/10).
Menurut Arie, tantangan sektor energi sangat besar pada masa depan. Mulai dari penyelesaian defisit sektor migas, hingga peningkatan kapasitas produksi melalui optimalisasi sumur migas lama, serta penemuan cadangan-cadangan migas baru.
Selain membutuhkan struktur kelembagaan yang kuat, menteri ESDM dan menteri BUMN juga harus membuat badan usaha sektor energi. Misalnya, Pertamina, PGN, PTBA, hingga Inalum agar tumbuh berkembang dan mampu meningkatkan kinerja demi kepentingan rakyat.
"Sosok menteri tersebut (yang memiliki komitmen menjalankan amanah UUD 1945 secara utuh, murni dan konsekuen), belum kami lihat di figur yang ada saat ini," kata Arie.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan, permasalahan sektor migas maupun energi terus meningkat. Tercatat defisit neraca perdagangan sektor minyak dan gas (migas) membengkak 429,9 persen menjadi US$ 755,1 juta, Agustus 2019, dibandingkan US$ 142,5 juta pada bulan sebelumnya.
BPS menjelaskan ekspor migas turun 45,5 persen menjadi US$ 875,4 juta dari US$ 1,6 miliar pada bulan sebelumnya. Adapun impor migas sebesar US$ 1,6 miliar, Agustus 2019, turun 6,7 persen menjadi US$ 1,7 miliar dari Juli 2019.
Nilai ekspor migas yang menurun terlihat pada komponen pengolahan hasil minyak dan pertambangan. Tercatat nilai ekspor pada pengolahan hasil minyak sebesar US$ 164,1 juta, turun 57,29 persen dibandingkan Juli 2019 yang sebesar US$ 384,2 juta. Adapun pertambangan menurun 41,77 persen dari US$ 1,2 miliar menjadi US$ 711,2 juta. (SN)
