Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyayangkan munculnya polemik proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) yang dinilai tak taat aturan. Karena itu, dia meminta Gubernur DKI Jakarta harus terbuka.
"Ini pun harus dengan pemerintah pusat, ya harus izin lah. Ketua pengarahnya Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), dia (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) sebagai sekretaris pengarah, harusnya buka komunikasilah," kata Prasetyo kepada awak media di kantornya, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Menurut Prasetyo, Gubernur DKI Jakarta selayaknya berkomunikasi dan berkoordinasi baik dengan pemerintah pusat terkait revitalisasi Monas yang saat ini sudah berjalan. Pasalnya, Monas dianggap sebagai ikon Indonesia bukan semata milik DKI Jakarta.
"Kita ini pemerintah, harus nyambung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan ini ibu kota negara, dan kalau seperti ini kan (jadi masalah)," ujarnya.
"Kenapa kok Monas itu dikeliling pagar, itu sebagai ikon Indonesia bukan Jakarta tok. Ini saya minta penjelasan eksekutif dan yang saya undangan hari ini," tambah dia.
Dia menyampaikan, pihaknya bersama pimpinan dewan akan membahas terkait hal ini. Apakah proyek revitalisasi tersebut tetap berlanjut atau seperti apa.
Apalagi sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno telah meminta proyek revitalisasi Monas dihentikan sementara.
"Nanti kita lihat hasilnya (rapat) kayak apa," terangnya.
Selain itu, politisi PDI Perjuangan mengaku belum mendapatkan dan tahu betul tentang rancangan proyek atau Detail Engineering Design (DED) dalam revitalisasi di Monas, sehingga dalam dekat ia akan mendalaminya.
"Yang kita kasih uang anggaran itu, kita engak tahu DED-nya kayak apa," tutupnya.
