Dr Mazlee Bin Malik yang merupakan Menteri Pendidikan Malaysia, memuji rencana Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem Makarim yang akan menghapus Ujian Nasional (UN) pada 2021.
"Saya kira itu tindakan wajar dan bijak dari Kemendikbud Indonesia dan ini bukan sesuatu yang baru karena di negara-negara maju sudah lama dilaksanakan demikian pula di Malaysia dan Singapura," kata Mazlee ketika diwawancarai di Kementerian Pendidikan Malaysia, Putrajaya, Jumat (13/12).
Mazleen melihat pembinaan holistik para pelajar sebagai tolak ukur yang paling penting.
"Seorang pelajar itu harus menargetkan karirnya untuk lulus bukan hanya dilihat dari ujiannya semata-mata namun juga pencapaian kemahiran aktifitas dan juga ruang kreatifitas serta inovasi," ujarnya.
Untuk mendatang, ujar dia di Malaysia akan menggunakan big data dan kecerdasan buatan (artificial inteleligent) untuk memprofil setiap murid.
"Berdasarkan ini ketika mereka dihadapkan untuk mengambil jurusan ada informasi awal hingga penghujungnya yang bisa memberitahu bidang mana yang paling cocok. Ini akan diberlakukan satu tahun lagi," tambahnya.
Pada kesempatan tersebut dia juga menceritakan kalau di Kelas 1, 2 dan 3 Sekolah Dasar (Darjah) pihaknya tidak melakukan ujian wajib.
"Kita tidak ada ujian wajib tetapi yang kita adakan adalah penilaian secara terintegrasi kepada setiap murid. Ini yang berlaku di negara-negara maju. Jadi pada peringkat tiga tahun di awal kita tumpukan pada membaca malah dalam sekolah-sekolah Malaysia kita adakan sudut-sudut pidato dimana setiap murid akan dinilai kemahirannya berpidato di khalayak umum sama halnya yang kecil bacaan mereka," terangnya.
Dia mengatakan apa yang mereka baca dibagikan oleh guru untuk dinilai secara bertahap sehingga pada penghujungnya anak-anak tidak sekedar bisa membaca tetapi paham apa yang mereka baca dan mampu mengolahkan apa yang mereka baca.
