Jokowi Tolak Poin-poin Ini di Revisi UU KPK
Presiden Joko Widodo (tengah) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9). (Antara/Akbar Nugroho Gumay)
News

Jokowi Tolak Poin-poin Ini di Revisi UU KPK

Apa saja yang tak disetujui Presiden Jokowi?

Muhammad Wirawan Kusuma
Jumat, 13 September 2019 13:26 WIB 13 September 2019, 13:26 WIB

INDOZONE.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlu ada penyempurnaan secara terbatas terkait Undang-Undang (UU) Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang sudah berusia 17 tahun. 

Jokowi mengatakan, hal ini untuk menjaga agar KPK tetap lebih kuat dibanding lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Dia juga mengaku sudah mempelajari secara serius masukan yang diberikan dari beberapa kalangan. 

"Intinya, KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai, dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi," tegas Jokowi.

Dalam konferensi pers, Jumat (13/9), Jokowi menyebut ada beberapa subtansi dari Rancangan Undang Undang (RUU) inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang KPK yang tak disetujuinya. Dia menilai ada poin-poin yang berpotensi mengurangi efektivitas lembaga antirasuah tersebut.

Berikut ini adalah poin-poin revisi UU KPK usulan DPR yang ditolak Jokowi: 

Jokowi Tolak Subtansi Revisi UU KPK
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Menolak Penyadapan Harus Ijin Pihak Eksternal

Jokowi tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan, misalnya harus izin ke pengadilan.

"KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan," tuturnya.

Menolak Penyidik-Penyelidik Hanya dari Polri dan Kejaksaan

Jokowi tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Menurutnya, juga bisa berasal dari unsur ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya.

"Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar," ujarnya.

Jokowi Tolak Revisi UU KPK
Presiden Joko Widodo (depan). (Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Menolak Penuntutan KPK Harus Koordinasi Kejagung

Presiden juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam hal penuntutan. Bagi Jokowi, sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga tidak perlu diubah lagi.

Menolak Perihal Pengelolaan LHKPN

Jokowi juga tidak setuju perihal pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikeluarkan dari KPK diberikan kepada kementerian atau lembaga lain.

"Tidak, saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini," tegas Presiden

Artikel Menarik Lainnya:

    ARTIKEL LAINNYA
    LOAD MORE